JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengumpulkan kepala daerah se-Indonesia dalam rapat untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 usai libur lebaran. Pengarahan ini dilakukan pada Senin, 17 Mei 2021 dan ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden pada 18 Mei.
Dalam pengarahan tersebut, Jokowi menyebut masih ada 1,4 juta masyarakat yang nekat mudik lebaran tahun ini meski sudah dilarang pemerintah. Tak hanya itu, lokasi wisata juga dipadati oleh pengunjung selama libur Hari Raya Idulfitri 1442 H.
"Karena ada penyekatan (arus mudik), turun menjadi 1,1 persen (warga yang mudik). Memang 1,1 persen kelihatannya kecil sekali. Tetapi kalau dijumlah ternyata masih gede sekali, 1,4 juta orang yang masih mudik," kata Jokowi.
Jokowi menyinggung kondisi penanganan COVID-19 di negara tetangga. Malaysia memberlakukan karantina wilayah atau lockdown sampai bulan Juni. Singapura juga sudah lockdown sejak Mei dan semakin ketat pada minggu-minggu kemarin.
Kekhawatiran Jokowi atas potensi lonjakan kasus terlihat berulang kali menyebut kata “hati-hati” kepada para kepala daerah.
Jokowi menyinggung kenaikan kasus COVID-19 di 15 provinsi. Ke-15 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta.
BACA JUGA:
Kemudian Maluku, Banten, NTB, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Di sini Jokowi menyebutkan satu per satu provinsi itu dengan menambahkan kata “hati-hati”.
“Ini perkembangan kasus mingguan di pulau Sumatera, hati-hati, bisa dilihat, turun tapi masih posisi tinggi. Sumut juga sama, naik belum turun, Sumbar juga tinggi tapi sudah ada penurunan. Tapi tetap semuanya harus hati-hati, yang turunnya drastis di Bengkulu,” papar Jokowi.
“Hati-hati,” lanjut Jokowi menegaskan pesannya kepada kepala daerah agar mengantisipasi lonjakan COVID-19.
Kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang masih memliki daerah dengan zona merah dan oranye COVID-19, Jokowi meminta agar tempat wisata di sana ditutup sementara.
Untuk tempat wisata dengan zona kuning dan hijau, masih diperbolehkan beroperasi. Namun, pemerintah daerah mesti menempatkan perwakilan Satgas COVID-19 daerah di lokasi wisata tersebut.
"Protokol kesehatan secara ketat tetap harus dilaksanakan. Tidak boleh lepas manajemen, lepas tata kelola kita," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mewanti-wanti masalah keterisian hotel. Misalnya, Kepulauan Riau mengalami lonjakan keterpakaian hotel dari 10 persen mejadi 80 persen. DKI Jakarta juga mengalami kenaikan dari 35 persen menjadi 53 persen.
"Itu baik untuk ekonomi. Tapi, sisi COVID-nya harus dikendalikan betul. Hati-hati protokol kesehatan. Kalau dua-duanya bisa dikelola dengan baik, dikendalikan dengan manajemen yang ketat, ya ini baik-baik saja mengenai keterisian kamar-kamar hotel. Tetapi kalau tidak bisa mengendalikan, hati-hati," jelasnya.