Stunting Indonesia Masih Tinggi 19,8 persen, 15 Desa Jadi Contoh Cara Penurunan

TANGERANG – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah desa yang dinilai berkinerja luar biasa dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting. Penghargaan ini diberikan kepada 15 desa terbaik dalam ajang workshop evaluasi kinerja kader pembangunan manusia pada Rabu (9/10) malam.

Mendes PDTT, Yandri Susanto, menyatakan bahwa desa-desa ini berhasil menunjukkan komitmen dan langkah konkret dalam mencegah kekerdilan di wilayahnya.

15 Desa 'Terpilih' dari Sekian Ribu

Yandri Susanto mengakui bahwa upaya penurunan stunting adalah pekerjaan rumah besar. Namun, pemilihan 15 desa ini menjadi bukti bahwa ada wilayah yang mampu menjadi percontohan.

"Dari sekian ribu desa kita ambil 15 terbaik. Dan memang kita ada beberapa pekerjaan rumah namun kita maksimalkan lagi agar mereka peduli terhadap masalah stunting," ucap Yandri di Tangerang, Kamis.

Desa-desa penerima penghargaan ini dinilai sukses mencegah serta mempercepat penurunan angka stunting, didukung oleh kolaborasi lintas lembaga dan kementerian terkait.

Stunting Masih Tinggi, Mendes Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor

Yandri menegaskan bahwa kolaborasi antar sektor harus terus diperkuat. Kemendes PDTT menggandeng Kemendagri, Kementerian Kependudukan, dan lembaga lain karena data persentase kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi.

"Karena angka stunting di Indonesia masih tinggi yaitu 19,8 persen, dan itu angka yang tinggi. Oleh karena itu kita akan dorong terus, dan ada banyak di desa dari sisi gizi dan SDM," katanya.

Melihat angka nasional yang masih jauh dari target ideal, Kemendes PDTT memerintahkan seluruh jajaran kepala desa, pendamping desa, dan kader pembangunan sumber daya manusia untuk menjadikan penanganan kekerdilan pada anak sebagai prioritas utama.

"Kita turunkan menjadi zero atau nol persen, jadi apa yang kita lakukan maka pembangunan sumber daya manusia akan semakin bagus sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto," tutupnya.