Puan Laporkan Kinerja DPR di HUT ke-80: 16 RUU Disahkan, Ribuan Aspirasi Rakyat Diterima

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani melaporkan kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024–2025 dalam rapat paripurna khusus perayaan HUT DPR ke-80 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Oktober.

Puan menyampaikan, sepanjang masa sidang tahun ini DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang, serta membahas 10 RUU lain yang masih berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I.

“DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 16 RUU menjadi UU, serta membahas 10 RUU dalam tahap pembicaraan tingkat I,” ujar Puan dalam pidatonya.

Dalam fungsi anggaran, DPR bersama pemerintah melaksanakan pembahasan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran negara. Menurut Puan, setiap pembahasan anggaran dicermati dengan masukan kritis dan rekomendasi agar alokasinya benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

Dalam fungsi pengawasan, DPR RI sepanjang tahun sidang ini membentuk tim pengawas, tim pemantau, dan panitia kerja pengawasan. DPR juga menggelar rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, hingga kunjungan kerja sebagai respon atas berbagai isu di masyarakat.

“Selama Tahun Sidang 2024–2025, DPR RI telah menyelenggarakan 282 rapat kerja, 259 rapat dengar pendapat, 196 rapat dengar pendapat umum, dan 560 kunjungan kerja pengawasan,” kata Puan.

Selain itu, DPR juga menerima aspirasi masyarakat baik secara fisik maupun daring melalui situs resmi DPR RI. Sejak 1 Oktober 2024 hingga 11 Agustus 2025, DPR menerima 6.297 aspirasi dan pengaduan masyarakat, terdiri dari 5.519 melalui surat dan 778 melalui website.

“Aspirasi tersebut diteruskan kepada alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintah,” jelasnya.

Dari total aspirasi dan pengaduan tersebut, lima bidang permasalahan yang paling mendominasi adalah hukum, pertanahan dan reforma agraria, aparatur negara dan reformasi birokrasi, koperasi, serta agama.