Saat Parlemen RI Kecam Israel Bombardir Palestina: Sesalkan PBB Tak Bisa Apa-apa
Ilustrasi (Unsplash)

Bagikan:

JAKARTA - Konflik Israel dan Palestina kembali memanas sejak Senin, 10 Mei. Israel terus membombardir Jalur Gaza dengan serangan udara dan peluru artileri pada Sabtu, 15 Mei.

Israel bahkan meningkatkan pengerahan pasukan dan tank di dekat kantong Palestina yang terkepung.

Melansir Al-Jazeera, hingga Sabtu, 15 Mei, pagi, setidaknya 137 warga Palestina, termasuk 36 anak-anak, telah tewas. Sementara itu sebanyak 920 orang cedera.

Korban tewas diperkirakan akan meningkat, karena serangkaian serangan udara Israel lainnya menghantam kamp pengungsi Shati di Gaza yang menewaskan sedikitnya dua wanita, termasuk enam anak, sementara mengubur beberapa lainnya di reruntuhan.

 

Konflik ini tentu menjadi perhatian serius dunia, termasuk Indonesia. Parlemen RI berharap PBB dan OKI dapat tegas menyikapi persoalan kemanusiaan yang berlangsung di hari raya umat muslim se-dunia itu. Namun, hingga kini organisasi dunia itu belum berbuat apa-apa.

DPR

Ketua DPR Puan Maharani mengajak semua pihak menyerukan hentikan serangan Israel kepada Palestina. Terlebih, serangan Israel pada Palestina dilakukan di bulan suci Ramadan, suasana Idulfitri, dan di tengah pandemi COVID-19.

"Hentikan serangan Israel pada Palestina dan kita serukan memberi bantuan kepada rakyat Palestina, termasuk prioritas bantuan vaksin COVID-19 dan berbagai alat kesehatan," kata Puan, Sabtu, 15 Mei.

 

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa konflik Israel-Palestina harus menjadi momentum untuk memulai kembali proses perdamaian yang komprehensif dan inklusif, sesuai dengan hukum internasional, resolusi PBB, dan parameter srta konsensus internasional.

Menurut Puan, tindak kekerasan Israel juga menyebabkan meningkatnya instabilitas di Timur Tengah.

"Sangat disayangkan, di saat dunia memerlukan perdamaian dan bersatu untuk berperang melawan virus COVID-19, namun warga Palestina harus berjuang melawan aneksasi Israel," ujarnya.

Puan juga mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan peran aktifnya dalam menghentikan serangan Israel dan memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.

"Mendesak masyarakat internasional dan PBB untuk meredakan ketegangan dan membantu warga Palestina yang menjadi korban di wilayah pendudukan Palestina," tutur Puan.

Senada, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah untuk melancarkan protes keras dan turut berperan aktif menyuarakan kedamaian atas nama negara.

"Konstitusi kita jelas mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala Bangsa. Dan tujuan Indonesia merdeka juga salah satunya, melindungi segenap tumpah darah, menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat konstitusi kita harus disuarakan dengan lantang di tingkat internasional," ujar Dasco.

Dasco juga meminta kepada seluruh masyarakat agar turut serta menyuarakan perdamaian meski tidak turun ke jalan, serta mendoakan korban tragedi peperangan dan mendoakan ketenteraman dunia.

"Masyarakat kita jangan ikut-ikutan turun ke jalan karena kondisinya sedang banyak keterbatasan. Cara yang paling tepat kita lakukan saat ini adalah mendoakan agar dunia senantiasa dipayungi kedamaian, baik itu kedamaian di Palestina, kedamaian di Indonesia, maupun kedamaian di seluruh dunia," tuturnya.

MPR

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mendorong parlemen dunia duduk bersama membahas krisis kemanusiaan di kedua bangsa yang konflik berlarut-larut itu.

"Kedua negara harus menyelesaikan konflik dengan cara-cara beradab dan manusiawi, serta kembali ke meja perundingan. Indonesia sebagai warga dunia dan menganut politik bebas aktif juga harus berinisiasi mengupayakan solusi damai yang berkeadilan atas konflik Israel-Palestina ini," ujar Basarah dalam keterangannya, Jumat, 14 Mei.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri itu, saat ini masyarakat dunia tak bisa berharap banyak dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), karena Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap DK PBB sudah memblokir rapat darurat DK PBB yang sedianya digelar Jumat, 14 Mei. Padahal, rapat DK PBB dengan agenda tunggal membahas perseteruan Israel-Palestina itu bisa batal jika salah satu dari 15 anggotanya tidak setuju rapat digelar.

"Sebagai manifestasi Dasa Sila Bandung, Indonesia mendukung penuh berdirinya negara Palestina. Proklamator Republik Indonesia Bung Karno sejak Konferensi Asia Afrika digelar sudah bertekad hendak memperjuangkan negara-negara yang belum merdeka termasuk Palestina, serta menolak Israel ikut dilibatkan dalam persiapan konferensi tersebut," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menyayangkan semua organisasi dari negara-negara berpenduduk mayoritas Islam baik dari level pemerintah semacam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dari level parlemen seperti himpunan parlemen-parlemen negara anggota OKI (Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC), serta dari level non-pemerintahan seperti Liga Muslim Dunia yang belum terlihat maksimal memperjuangkan hak-hak dan kemerdekaan bangsa Palestina.

"Bagi Indonesia, berdirinya negara Palestina adalah sikap yang tidak dapat ditawar. Untuk itu Indonesia juga konsisten mendukung resolusi PBB yang mengusung penyelesaian 'Dua Negara' yang saling berdampingan secara damai berdasarkan batas-batas yang ditetapkan tahun 1967. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel," tegas Basarah menyitir pernyataan Bung Karno.

Menurut Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI itu, dalam memperjuangan keadilan buat Palestina, negara-negara anggota OKI sebenarnya sudah cukup bagus karena memiliki program khusus untuk itu, tapi organisasi ini tidak punya kekuatan politik untuk menekan anggotanya menjalankan program tersebut.

Sedangkan PUIC sebagai organisasi internasional yang berdiri sejak 1999 di Teheran, Iran, dan beranggotakan 54 parlemen dan 21 observer dari organisasi parlemen regional dan internasional menghadapi kendala internal berupa sikap ekstrim dalam beragama sebagian anggotanya serta mengabaikan konsep musyawarah.

Untuk itu, mantan aktivis 1998 ini mengusulkan agar pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI sama-sama mengambil inisiatif konkret mengumpulkan seluruh pimpinan parlemen dunia, khususnya dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, untuk duduk bersama membahas persoalan Palestina-Israel dalam sebuah 'syura'. Lokasi pertemuan tingkat tinggi itu bisa dilakukan di Jakarta atau kota lain yang dianggap strategis dan netral.

"Saya optimis parlemen Indonesia bersama parlemen negara-negara Muslim lainnya dapat menjadi lokomotif perdamaian Palestina-Israel karena Indonesia memiliki landasan filosofis-konstitusional sebagaimana Pembukaan UUD NRI 1945 yang menginginkan semua penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Indonesia juga wajib ikut serta menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan. Konsekuensi sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia memang harus selalu aktif menciptakan perdamaian dunia,'' jelasnya.

Dia pun menekankan bahwa pada masa Presiden Soekarno, Indonesia dikenal sebagai salah satu pemimpin dunia, terutama bagi negara-negara yang baru lepas dari penjajahan dan kolonialisme, yang melaksanakan politik luar negeri bebas-aktif. Kepemimpinan dunia dipegang oleh Indonesia antara lain dalam Konferensi Asia Afrika, Conference of New Emerging Forces (Conefo), Games of New Emerging Forces (Ganefo) dan kegiatan Gerakan Non Blok lainnya.

DPD

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti juga telah mengecam keras penyerangan oleh tentara Israel terhadap muslim Palestina di Masjid Al Aqsa.

 

"Aksi brutal tentara Israel sudah melewati batas kewajaran. Saya sebagai pribadi maupun Ketua DPD RI mengecam aksi tersebut," kata La Nyalla.

 

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi juga mendesak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk menggalang kekuatan internasional.

Menurut dia, melawan kebiadaban Israel, tidak cukup hanya dengan kecam mengecam. Indonesia harus aktif menggalang kekuatan Internasional untuk mendesak PBB memberikan sanksi tegas terhadap zionis Israel.

“Perbuatan menyerang umat Islam di Palestina saat sedang beribadah merupakan suatu kebiadaban. Atas nama manusia, kita mengutuk tindakan tersebut,” ujar Fachrul Razi, Jumat, 14 Mei.

Alumnus Ilmu Politik Universitas Indonesia itu mengatakan serangan Israel terhadap warga Palestina yang sedang beribadah suatu kebiadaban.

“Kita semua umat Islam di mana pun berada ikut merasakan kepedihan yang mendalam. Mari kita doakan saudara kita di Palestina agar selalu dalam lindungan Allah SWT,” ujar Fachrul Razi.

Dikabarkan Informasi terbaru, Korban tewas akibat agresi Israel yang sedang berlangsung terhadap Jalur Gaza yang miskin meningkat pada Rabu malam menjadi setidaknya 83 warga Palestina, termasuk 17 anak-anak dan tujuh wanita.

Agresi militer Israel, yang memasuki hari keempat berturut-turut, juga telah melukai total 487 warga sipil, beberapa di antaranya serius, menurut perkembangan terbaru di lapangan seperti yang diliput oleh wartawan lapangan untuk Days of Palestine.

Pesawat-pesawat tempur pendudukan Israel melancarkan serangan mulai Senin malam di Jalur Gaza dalam sebuah serangan yang disebut Operasi Penjaga Tembok.