JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bukan pihaknya yang membuat soal tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan ada lima instansi yang membuat soal tes dalam asesmen pengalihan status pegawai lembaganya.
Lima instansi tersebut adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Seluruh instansi pelaksanaan asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Ghufron dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Mei.
Dia tak merinci total soal dan materinya TWK tersebut. Namun, Ghufron mengatakan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Strategis TNI berperan dalam pelaksanaan pelaksanaan tes indeks moderenisasi bernegara dan integritas.
Sementara, BIN dan BNTP berperan dalam pelaksanaan profiling para pegawai KPK. Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan BNPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.
Selanjutnya, BKN bersama BIN, BNPT, Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat menjadi tim observer hasil asesmen tes tersebut.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar asesmen wawasan kebangsaan untuk para pegawainya. Hal ini dilakukan sebagai persyaratan alih status pegawai dari independen menjadi aparatur sipil negara (ASN) sesuai amanat UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.
Hanya saja belakangan dikabarkan sejumlah pegawai tak lolos sehingga mereka disebut bakal dipecat. Salah satunya yang diisukan adalah penyidik senior Novel Baswedan.
Terkait
