7000 Pelamar Membeludak di Balai Kota: Pramono Minta Rekrutmen PJLP Dilakukan di Wilayah, Bukan Provinsi

JAKARTA – Balai Kota DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir menjadi lautan manusia. Ribuan warga berbondong-bondong mendatangi kantor pusat pemerintahan ibu kota itu dengan membawa satu tujuan: melamar pekerjaan sebagai pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), khususnya sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) atau yang lebih dikenal sebagai pasukan oranye.

Pemandangan ini menyita perhatian publik karena tak sedikit pelamar yang rela datang sejak pagi buta, membawa berkas lamaran kerja, dan antre di halaman Balai Kota.

Bahkan, karena jumlah pelamar yang terus membengkak, petugas pengamanan setempat terpaksa memindahkan loket penerimaan lamaran ke area lapangan Balai Kota agar antrean tidak semakin menumpuk di dalam gedung.

Namun ternyata, seluruh keramaian ini dilatari oleh informasi yang keliru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum secara resmi membuka proses rekrutmen PJLP.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, informasi yang beredar mengenai pembukaan lamaran kerja di Balai Kota adalah hoaks. Meski begitu, ia tak menampik bahwa pemerintah memang akan membuka formasi PJLP baru dalam waktu dekat.

"Secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait, untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Sebenarnya kami sudah memutuskan dalam rapat, wali kota yang harus bertanggung jawab untuk proses pendaftaran ini," ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 25 April.

Pramono menambahkan, dirinya telah menginstruksikan agar proses rekrutmen ke depan ditangani langsung di masing-masing wilayah administratif, baik di tingkat kota maupun kelurahan. Tujuannya adalah untuk mencegah penumpukan pelamar di Balai Kota dan mempermudah akses warga yang ingin melamar kerja di dekat tempat tinggalnya.

"Seharusnya tidak perlu datang ke Balai Kota. Warga bisa langsung ke kantor kelurahan atau kecamatan. Kami ingin mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Lebih dari 7.000 warga tercatat sudah mengajukan lamaran ke Balai Kota sejak awal pekan ini. Pramono menilai, fenomena ini merupakan refleksi nyata dari tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja, terutama usai momentum mudik Lebaran, yang kerap disusul dengan gelombang pendatang baru ke Jakarta.

"Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Kami tidak bisa menutup mata terhadap realita ini," ujar Pramono.

Ia mengungkapkan bahwa rencana membuka lowongan untuk sekitar 1.100 posisi PJLP, mayoritas di antaranya sebagai PPSU, sudah dirancang sejak awal tahun. Bahkan, Pramono juga telah menyederhanakan syarat administrasi untuk mendaftar PPSU. Jika sebelumnya pelamar minimal harus lulusan SMP atau SMA, kini cukup lulusan SD asalkan mampu membaca dan menulis.

"Kalau kemudian yang mendaftar banyak ya itu adalah realita. Sehingga dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka," kata Pramono.

Ia juga memastikan bahwa seluruh proses perekrutan nantinya dilakukan secara transparan dan akuntabel, demi mencegah praktik percaloan atau pungli yang kerap muncul dalam perekrutan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan.

Sementara itu, di tengah antrean panjang para pelamar kerja, sejumlah warga mengaku datang dari berbagai penjuru Jabodetabek setelah mendengar kabar bahwa Balai Kota menerima lamaran langsung. Beberapa bahkan mengetahui informasi tersebut dari unggahan media sosial dan aplikasi percakapan.

Belum jelas dari mana sumber informasi awal mengenai pembukaan lowongan ini, namun Pemprov DKI menegaskan bahwa sejauh ini belum ada pengumuman resmi mengenai pembukaan rekrutmen PJLP. Pemprov juga mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi melalui kanal yang telah disediakan, seperti situs web pemerintah daerah dan akun media sosial resmi.

Dengan derasnya arus pelamar kerja dan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja yang terjangkau, Gubernur Pramono menyebut pihaknya tengah memfinalisasi teknis pembukaan lowongan tersebut, termasuk kuota, mekanisme seleksi, dan penempatan tugas para pegawai yang lolos.

"Kita sedang atur agar semuanya rapi. Jadi jangan sampai ada ketimpangan atau kesan tidak adil dalam prosesnya," pungkas Pramono.