JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana membuka kembali rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Dinas Bina Marga. Penambahan tenaga lapangan ini diprioritaskan untuk memperkuat penanganan jalan berlubang yang dinilai masih belum optimal.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, jumlah PJLP Bina Marga saat ini belum ideal, terutama karena banyak tenaga yang sudah memasuki masa pensiun.
"Secara khusus kami tadi juga memutuskan PJLP di Bina Marga yang berjumlah 1.400 memang dirasakan kurang karena banyak yang pensiun," kata Pramono usai rapat terbatas di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 29 Januari.
Pramono menegaskan, dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta telah menyetujui penambahan kuota PJLP tersebut. Namun, jumlah pasti tenaga yang akan direkrut masih akan dibahas lebih lanjut.
Pramono juga mengingatkan agar Dinas Bina Marga tetap menjaga konsistensi perawatan jalan. Menurutnya, penanganan jalan berlubang tidak cukup hanya bersifat insidental, tetapi harus dilakukan secara rutin.
Sebab, Pramono memandang, minimnya jumlah pasukan kuning yang bertugas berpengaruh langsung pada perawatan jalan, baik penanganan darurat maupun pemeliharaan rutin.
"Secara khusus kepada Dinas Bina Marga, selain penanganan darurat untuk jalan, juga diminta untuk perawatan jalan secara rutin tetap diadakan," ucap Pramono.
Menambahkan, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo menjelaskan, penambahan PJLP memang dibutuhkan untuk memperkuat tim penanganan jalan berlubang di seluruh wilayah Jakarta.
Heru mengungkapkan, dari total sekitar 1.400 PJLP yang dimiliki Bina Marga saat ini, tidak semuanya bertugas menangani lubang jalan. Jumlah petugas yang secara khusus menangani persoalan tersebut masih terbatas.
"Jadi kan kebutuhan PJLP kami saat ini, kami punya PJLP 1.400-an ya. Yang nanganin lubang itu cuma 755. se-Jakarta," ujarnya.
Ia menilai jumlah tersebut belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan, mengingat luas wilayah dan intensitas kerusakan jalan yang harus ditangani. Karena itu, Bina Marga akan melakukan evaluasi bersama jajaran terkait untuk menentukan tambahan personel yang diperlukan.
