Perawatan HIV di Delapan Negara Terancam Berhenti karena Pemotongan Dana USAID

JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada Hari Senin, keputusan Pemerintahan Donald Trump untuk menghentikan bantuan luar negeri Amerika Serikat telah "mengganggu secara substansial" pasokan perawatan HIV di delapan negara, yang bisa segera kehabisan obat-obatan yang menyelamatkan nyawa.

Badan kesehatan global tersebut mengatakan, Haiti, Kenya, Lesotho, Sudan Selatan, Burkina Faso, Mali, Nigeria dan Ukraina dapat kehabisan pasokan perawatan HIV mereka dalam beberapa bulan mendatang.

"Gangguan pada program HIV dapat membatalkan kemajuan selama 20 tahun," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers, melansir Reuters 18 Maret.

Tedros mengatakan, hal tersebut dapat menyebabkan lebih dari 10 juta kasus HIV tambahan dan tiga juta kematian terkait HIV.

Upaya untuk mengatasi HIV, polio, malaria dan tuberkulosis telah dipengaruhi oleh penghentian bantuan luar negeri AS yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump tak lama setelah ia menjabat pada Bulan Januari.

Jaringan Laboratorium Campak dan Rubella Global yang dikoordinasi WHO, dengan lebih dari 700 lokasi di seluruh dunia, juga menghadapi penutupan yang akan segera terjadi, kata badan tersebut. Hal ini terjadi pada saat campak kembali mewabah di Amerika Serikat.

Amerika Serikat memiliki "tanggung jawab untuk memastikan bahwa jika negara-negara menarik dana langsungnya, hal itu dilakukan dengan cara yang tertib dan manusiawi yang memungkinkan mereka menemukan sumber dana alternatif," kata Tedros pada Hari Senin.

Kekurangan dana juga dapat memaksa 80 persen layanan perawatan kesehatan penting yang didukung WHO di Afghanistan untuk ditutup, kata badan tersebut dalam pernyataan terpisah.

Diketahui, hingga tanggal 4 Maret, 167 fasilitas kesehatan telah ditutup karena kekurangan dana, dan tanpa intervensi yang mendesak, lebih dari 220 fasilitas lainnya dapat ditutup pada Bulan Juni.

Rencana Amerika Serikat untuk keluar dari WHO juga telah memaksa badan PBB tersebut, yang biasanya menerima sekitar seperlima dari keseluruhan dana tahunannya dari AS, untuk membekukan perekrutan dan memulai pemotongan anggaran.

WHO mengatakan pada Hari Senin, pihaknya berencana untuk memotong target pendanaan untuk operasi darurat menjadi 872 juta dolar AS dari 1,2 miliar dolar AS dalam periode anggaran 2026-2027.