JAKARTA - Sebuah klinik kesehatan di Nairobi, Kenya, kini hanya bisa memberikan pasokan obat antiretroviral (ARV) untuk satu bulan akibat pembekuan bantuan luar negeri dari pemerintah Amerika Serikat. Pemerintahan Donald Trump diketahui memangkas 80 persen bantuan asing yang disalurkan melalui USAID.
Sementara itu, jutaan dosis obat yang dapat menyelamatkan nyawa justru tertahan di gudang di pinggiran kota. Obat-obatan ini tidak dapat diakses oleh pasien yang membutuhkan.
Salah satu pasien HIV, Alice Okwirry merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Klinik yang menyediakan obat hanya berjarak setengah jam dari gudang, tetapi baginya, jarak itu terasa seperti lautan yang memisahkan. Tanpa bantuan AS, distribusi obat dari gudang ke fasilitas kesehatan di Kenya terhenti. Akibatnya, stok beberapa jenis obat mulai menipis.
Pembekuan bantuan selama 90 hari, yang diperintahkan Trump setelah menjabat pada 20 Januari, menyebabkan gangguan besar dalam rantai pasokan global untuk obat-obatan HIV dan penyakit lainnya. Bahkan, distribusi obat yang sudah tiba di Kenya juga ikut terhenti.
"Saya merasa seperti melihat kematian semakin dekat," kata Okwirry (50), yang didiagnosis HIV pada 2008. Ia memiliki seorang putri bernama Chichi (15), yang juga positif HIV, dikutip dari laman Reuters.
Dulu, Okwirry bisa mendapatkan ARV untuk enam bulan sekaligus. Kini, ia hanya mendapat pasokan untuk satu bulan.
"Saya bertanya kepada Chichi, 'Bagaimana jika nanti kita kehabisan obat?', Chichi menjawab, 'Ibu, aku akan selalu mengandalkanmu'," tuturnya.
Bulan lalu, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pengecualian untuk pendanaan obat HIV dari kebijakan pembekuan bantuan. Namun, sistem pembayaran USAID di Kenya masih lumpuh akibat pemotongan anggaran, sehingga kontraktor yang menjalankan program ini tidak bisa dibayar.
BACA JUGA:
"Para pelaksana program bertanya-tanya 'bagaimana saya bisa melanjutkan aktivitas jika saya tidak dibayar?'" kata Mackenzie Knowles-Coursin, mantan wakil kepala komunikasi USAID untuk Afrika Timur, yang mengundurkan diri pada 3 Februari sebagai bentuk protes.
"Pengecualian ini sebenarnya hanya sebatas di atas kertas." tambahnya.