Di tengah Penghematan Gila-gilaan, Trump Siapkan Bantuan untuk Pengungsi Rohingya

JAKARTA - Pemerintahan Donald Trump bakal menyediakan bantuan keuangan baru senilai $73 juta untuk pengungsi Rohingya melalui Program Pangan Dunia PBB, di tengah kekhawatiran pemotongan bantuan dapat memperparah krisis bagi populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia.

"Dukungan pangan dan gizi melalui @WFP ini akan menyediakan bantuan pangan dan gizi yang sangat dibutuhkan untuk lebih dari satu juta orang," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce dalam unggahan di X dilansir Reuters, Kamis, 27 Maret.

"Penting bagi mitra internasional kita untuk terlibat dalam berbagi beban dengan bantuan yang menyelamatkan nyawa seperti ini,” sambungnya.

Bantuan tersebut dilakukan setelah Presiden AS Donald Trump dan pemerintahannya melakukan pemotongan besar-besaran terhadap bantuan asing sebagai bagian dari agenda "America First" dan upaya yang lebih luas untuk memangkas pengeluaran federal secara drastis dan membubarkan sebagian pemerintahan AS.

Dua badan PBB  memperingatkan defisit pendanaan akan membatasi jatah makanan bagi warga Rohingya di Bangladesh yang telah melarikan diri dari kekerasan di negara tetangga Myanmar selama delapan tahun terakhir.

Para pengungsi khawatir pemotongan akan memperburuk kelaparan, membatasi perawatan kesehatan yang penting, dan memicu kejahatan.

Washington telah menjadi penyedia bantuan terbesar bagi para pengungsi Rohingya, menyumbang hampir $2,4 miliar sejak 2017, menurut Departemen Luar Negeri.

Namun, pembekuan dana baru-baru ini setelah Trump menjabat pada Januari memaksa sedikitnya lima rumah sakit untuk mengurangi layanan.

Trump dan sekutu miliarder Elon Musk bergerak untuk menutup USAID, badan bantuan luar negeri utama AS, dan menggabungkan sisa-sisanya ke dalam Departemen Luar Negeri, memecat ratusan staf dan kontraktor, serta menghentikan layanan bernilai miliaran dolar yang menjadi sandaran puluhan juta orang di seluruh dunia.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Februari memberikan keringanan untuk semua bantuan yang menyelamatkan nyawa dan biaya administrasi yang wajar sebagaimana diperlukan untuk memberikan bantuan tersebut.

Pejabat pemerintahan Trump yang mengawasi pembubaran USAID mengusulkan penghentian bantuan untuk Rohingya, Reuters melaporkan awal bulan ini.