JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar data mengenai jumlah pasien COVID-19 di Indonesia baik yang positif atau mereka yang dinyatakan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) disajikan secara terbuka dan terintegrasi.
Dia juga memerintahkan seluruh kementerian harus terintegrasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sehingga segala informasi yang dibutuhkan untuk menangani virus tersebut bisa tersedia.
"Saya minta data-data informasi ini betul-betul terintegrasi, semua Kementerian masuk ke gugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang ditayangkan di akun YouTube milik Sekretariat Presiden, Senin, 13 April.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta data mengenai kasus COVID-19 di Indonesia terus diperbarui secara realtime dan informasinya lebih terpadu daripada sebelumnya.
"Sekali lagi data terpadu ini menyangkut PDP, ODP, yang positif kemudian yang sembuh, yang meninggal, jumlah untuk yang sudah di(-tes-)PCR berapa ada semuanya dan terbuka. Sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," tegas dia.
Berkaitan dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR), Jokowi kemudian meminta agar tes dengan metode ini bisa dilakukan lebih banyak dari sebelumnya mengingat sudah ada alat yang baru didatangkan oleh Kementerian BUMN.
Jika sepanjang penyebaran COVID-19 baru ada 26.500 sampel yang dilakukan dengan metode tersebut, kini, dengan adanya 18 alat yang baru, dia memprediksi akan makin banyak sampel yang dites.
"Saya ingin agar setiap hari, paling tidak kita bs mengetes paling tidak 10 ribu sampel. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan oleh Kementerian BUMN yang kemudian alat itu sudah bisa diinstal," tegasnya.
BACA JUGA:
Diketahui, Selasa, 7 April yang lalu Kementerian BUMN berhasil mendatangkan alat tes PCR dari perusahaan farmasi asal Swiss, Roche. Dari 18 alat tersebut, satu alat sudah difungsikan di RS Pertamina Jaya, Jakarta yang jadi RS khusus penanganan COVID-19.
Sementara 17 lainnya, kata Menteri BUMN Erick Thohir akan didistribusikan kepada sejumlah RS BUMN di daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan daerah lain yang membutuhkan.
"Yang satu ini diujicoba dulu di sini (RS Pertamina Jaya). Tujuh belas lagi nanti akan didistribusikan bersama Gugus Tugas Penanganan Korona ke sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, hingga Papua. seperti Jatim, Jateng, Jabar, dan lain-lain," ujar Erick beberapa waktu lalu.
Pemilihan alat dengan merk Roche ini, menurut Erick dilakukan setelah dirinya mendapat rekomendasi merk terbaik dari para ahli. Selain itu, percepatan pengiriman terhadap RS BUMN di daerah dilaksanakan mengingat beberapa wilayah tak punya alat tes PCR sendiri sehingga lambat mendeteksi penyebaran COVID-19.
