Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri China memeringatkan Australia terkait risiko memburuknya hubungan bilateral kedua negara, setelah Negeri Kangguru membatalkan kesepakatan Negara Bagian Victoria dengan China di bawah Belt and Road Initiative.

"Australia adalah satu-satunya neagra yang merobek perjanjian Belt and Road Initiative yang menjadi preseden berbahaya," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin, melansir Reuters, Jumat 23 April. 

"China berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," tegas Wang pada jumpa pers reguler.

Australia pun diminta untuk meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan bias ideologi, untuk kemudian memperbaiki kesalahanya dan mengubah arah.

"Pihak Australia meninjau lebih dari 1.000 kesepakatan dan hanya memutuskan untuk membatalkan empat kesepakatan dan dua di antaranya adalah kesepakatan dengan China. Jadi klaim Australia bahwa keputusan tersebut tidak menargetkan negara tertentu tidak berlaku lagi," kata Wang.

Wang memperingatkan Australia agar tidak melakukan perjalanan lebih jauh ke jalan yang salah untuk menghindari memperburuk hubungan China - Australia yang sudah tegang.

Kritik pedas ini mengacu pada pernyataan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne yang menyebut, dirinya telah menerima menerima seribu pemberitahuan dari negara bagian, tentang kesepakatan yang mereka miliki dengan sejumlah pemerintah asing, di bawah proses baru yang memberinya hak veto atas pengaturan tersebut. 

"Skema ini sangat difokuskan pada kepentingan nasional Australia. Ini tentang memastikan konsistensi hubungan luar negeri kita di seluruh Australia dan pasti tidak ditujukan pada satu negara," katanya kepada program AM radio ABC, Kamis kemarin.

Kendati demikian, Payne menyebut Australia berkomitmen untuk tetap berhubungan dengan China. Ia juga meminta semua pemerintahan di seluruh dunia, untuk menghormati otoritas pengambilan keputusan Pemerintah Australia.  

Sementara itu, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan, perjanjian tersebut dibatalkan karena pemerintah federal tidak ingin tingkat pemerintahan lain, untuk masuk ke dalam perjanjian yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri Australia.

"Kami akan selalu bertindak demi kepentingan nasional Australia, untuk melindungi Australia. Tetapi juga memastikan kami dapat memajukan kepentingan nasional kami di Indo Pasifik yang bebas dan terbuka, serta mencari keseimbangan demi kebebasan," terangnya.

Di bawah proses baru, negara harus berkonsultasi dengan menteri luar negeri sebelum menandatangani perjanjian dengan negara lain.

Untuk diketahui, pemerintah koalisi konservatif Australia menolak untuk menyetujui kesepakatan Belt and Road Initiative tingkat negara dengan China. 

Tetapi, Perdana Menteri Victoria Dan Andrews menandatangani perjanjian untuk mempromosikan inisiatif pembangunan infrastruktur pada 2018 dan 2019, dengan mengatakan itu akan membawa investasi China ke negaranya.

Hubungan diplomatik antara Australia dan China memburuk sejak Canberra menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul virus corona, yang dibalas dengan perang dagang oleh Beijing.

Terpisah, Hans Hendrischke dari University of Sydney Business School mengatakan, pembatalan perjanjian akan berdampak komersial minimal karena belum ada proyek yang dimulai.

"Itu tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak ada kesepakatan khusus," lugas Hans Hendrischke.