Budaya Politik  Parokial: Pengertian, Ciri-ciri, dan Contohnya
Ilustrasi sikap politik (Unsplash)

Bagikan:

YOGYAKARTA - Budaya politik merupakan suatu masyarakat   dalam menerapkan sikap-sikap politiknya. Menurut artikel yang pernah diunggah VOI, masyarakat Indonesia mempunyai budaya politik campuran, yaitu campuran antara politik parokial dan partisipan.

Masyarakat Indonesia menganut budaya parokial karena disebabkan oleh banyak hal. Mulai dari faktor rendahnya tingkat pendidikan, kondisi geografis, hingga faktor ekonomi.

Lalu apa yang dimaksud dengan budaya politik parokial? Berikut pengertian, ciri-ciri, dan contoh.

Pengertian Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang memiliki jangkauan partisipan yang terbatas hanya dalam wilayah tertentu yang minim atau sempit, mengutip dari buku Sistem Politik Indonesia (2013) karya Sahya Anggara.

Sifat budaya politik ini lebih cenderung kedaerahan atau regional. Masyarakat di daerah tersebut kurang antusias untuk berpartisipasi dalam kepentingan politik yang lebih luas. Orientasi politik masyarakatnya sangat rendah.

Masyarakat parokial enggan terlibat dalam kepentingan politik di luar daerahnya, misalnya pemilihan presiden, DPR, dll. Mereka hanya mau terlibat dalam urusan politik yang ada di daerahnya, seperti pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, ketua komunitas, dan lain-lain.

Dalam jurnal berjudul Budaya Politik dalam Komunikasi Politik Indonesia, Amiruddin Setiawan, menjelaskan bahwa politik parokial umumnya terjadi di Afrika, masyarakat pedalaman di berbagai negara, tak terkecuali pedalaman Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang menganut budaya politik ini biasanya mereka tinggal di wilayah terpencil. Wilayah yang dengan akses yang masih terbatas, baik itu transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Bisa kita sebut, daerah tersebut seperti di pedalaman Indonesia timur, Papua, Maluku, atau NTT. Kemudian di desa-desa pedalaman Jawa, dan sebagainya.

Ciri-ciri Budaya Politik Parokial

  • Tingkat kesadaran warga terhadapa kewenangan dan aturan pusat pemerintahan negara masih rendah.
  • Masyarakat tidak memiliki ketertarikan pada objek politik yang luas atau di luar daerahnya. Masyarakat hanya antusias pada objek politik yang berada di dalam wilayahnya atau yang punya interaksi langsung dengannya.
  • Warga tidak melakukan peran politik secara khusus. Namun peran tersebut mereka campurkan dengan peran lain dalam keseharian.
  • Wilayah tempat tinggal warga masih menganut sistem sosial tertentu dan bersifat tradisional.
  • Harapan warga pada otoritas hukum atau pemerintahan yang lebih luas sangatlah kecil, bahkan tidak bisa ada.

Contoh Budaya Politik Parokial

Ketika pembagian bantuan sosial dari masyarakat ada seorang warga miskin yang tidak menerima. Warga tersebut kemudian melayangkan komplain kepada petugas bansos. Meskipun itu adalah ia tidak terdata karena berkas-berkas keluarganya tidak lengkap. Ia pun enggan mengurusnya ke kantor pemerintahan.

Ketika pemilihan daerah berlangsung ada seorang warga yang memutuskan golput atau tidak memberikan haknya. Alasannya banyak, ada yang sibuk bekerja, tidak tahu calonnya, hingga malas berangkat ke TPS. Namun ketika ada program bantuan dari Gubernur, orang tersebut mendapatkannya.

Ada seorang warga desa yang miskin sedang dilanda sakit. Ia tidak mau mau membuat kartu sehat yang merupakan program dari pemerintah. Padahal program tersebut dapat meringankan dan membantu perobatannya. Namun orang tersebut malas menerapkan dan mendaftar program tersebut.

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri di VOI .