Mesir Kembangkan Rencana Pembangunan Kembali Gaza Tanpa Memindahkan Warga Palestina

JAKARTA - Mesir tengah mengembangkan rencana untuk membangun kembali Jalur Gaza tanpa memaksa warga Palestina pindah, sebagai tanggapan atas usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan penduduk wilayah kantong Palestina itu secara permanen, dengan kemudian menguasainya untuk kemudian dibangun kembali.

Surat kabar milik pemerintah Mesir, Al-Ahram, mengatakan usulan tersebut menyerukan pembentukan "daerah aman" di Gaza, tempat warga Palestina dapat tinggal sementara saat perusahaan konstruksi Mesir dan internasional memindahkan dan merehabilitasi infrastruktur kawasan tersebut.

Pejabat Mesir telah membahas rencana tersebut dengan diplomat Eropa serta dengan Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab, menurut dua pejabat Mesir dan diplomat Arab dan Barat, dikutip dari Associated Press 18 Februari.

Mereka juga membahas cara untuk mendanai rekonstruksi, termasuk konferensi internasional tentang rekonstruksi Gaza, kata salah satu pejabat Mesir dan seorang diplomat Arab.

Para pejabat dan diplomat berbicara dengan syarat anonim karena usulan tersebut masih dinegosiasikan.

Inti dari usulan Mesir adalah pembentukan pemerintahan Palestina yang tidak selaras dengan Hamas atau Otoritas Palestina untuk menjalankan jalur tersebut dan mengawasi upaya rekonstruksi, menurut dua pejabat Mesir yang terlibat dalam upaya tersebut.

Rencana Mesir menyerukan proses rekonstruksi tiga fase yang akan memakan waktu hingga lima tahun tanpa memindahkan warga Palestina dari Gaza, kata pejabat Mesir.

Rencana tersebut menetapkan tiga "zona aman" di Gaza untuk merelokasi warga Palestina selama "periode pemulihan awal" enam bulan pertama. Zona tersebut akan dilengkapi dengan rumah mobil dan tempat penampungan, dengan bantuan kemanusiaan yang mengalir masuk.

Lebih dari dua lusin perusahaan Mesir dan internasional akan mengambil bagian dalam membersihkan puing-puing dan membangun kembali infrastruktur jalur tersebut. Rekonstruksi tersebut akan menyediakan puluhan ribu pekerjaan bagi penduduk Gaza, kata pejabat tersebut.

Dokumen itu juga menyerukan dibentuknya pasukan polisi Palestina yang sebagian besar terdiri dari mantan polisi Otoritas Palestina yang tetap berada di Gaza setelah Hamas mengambil alih daerah kantong itu pada tahun 2007, dengan bala bantuan dari pasukan yang dilatih oleh Mesir dan Barat.

Ketika ditanya tentang kemungkinan pengerahan pasukan Arab di Gaza, seorang pejabat Mesir dan diplomat Arab mengatakan, negara-negara Arab hanya akan setuju jika ada "jalan yang jelas" untuk pembentukan Negara Palestina yang merdeka.

PM Netanyahu sendiri telah menolak negara Palestina apa pun serta peran apa pun bagi Hamas atau Otoritas Palestina yang didukung Barat dalam memerintah Gaza, kendati tidak mengajukan alternatif yang jelas.

Usulan tersebut muncul setelah kegaduhan internasional atas seruan Presiden Trump untuk memindahkan sekitar 2 juta penduduk Palestina dari Gaza, untuk kemudian membangunnya kembali menjadi "Riviera Timur Tengah".

Warga Palestina secara luas menegaskan tidak akan meninggalkan tanah air mereka. Sementara, Mesir, Yordania – yang didukung oleh Arab Saudi – telah menolak seruan Presiden Trump agar mereka menerima penduduk Gaza.

Kelompok hak asasi manusia secara luas mengatakan bahwa rencana tersebut merupakan pengusiran paksa, yang berpotensi menjadi kejahatan perang.

Negara-negara Eropa juga sebagian besar mengecam rencana Presiden Trump.

Hanya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang memuji gagasan tersebut, mengatakan Israel sedang mempersiapkan untuk menerapkannya.

Pada Hari Minggu, juru bicara Hamas Abdul Latif al-Qanou mengatakan kelompok itu telah menerima pemerintahan persatuan Palestina tanpa partisipasi Hamas atau komite teknokrat untuk menjalankan wilayah itu.

Di sisi lain, Otoritas Palestina, yang memerintah daerah kantong Tepi Barat, sejauh ini menentang rencana apa pun untuk Gaza yang mengecualikannya.