JAKARTA - Meski uji coba Vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Achmad Riad menegaskan vaksin COVID-19 berbasis sel dendritik ini bukanlah program TNI.
"Bahwa program Vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," kata Achmad dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 19 April.
Meski begitu, TNI mendukung tiap inovasi yang berkaitan dengan vaksin dan obat-obatan demi penanggulangan COVID-19 di Tanah Air. Asalkan, obat dan vaksin yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"TNI akan selalu mendukung (pengembangan obat dan vaksin, red). Dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga harus ada tiga kriteria penting yang dipenuhi yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya," tegasnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, polemik vaksin Nusantara diawali dengan hasil evaluasi BPOM yang menganggap uji klinik fase 1 vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto belum memenuhi kaidah. Hal itu yang menyebabkan belum adanya lampu hijau peneliti untuk meneruskan uji klinik fase kedua.
Namun, pada Rabu, 14 April lalu, sejumlah tokoh politik dan pejabat, termasuk Anggota DPR RI beramai-ramai menjadi relawan uji klinis tahap II. Dalam tahap ini, relawan vaksin akan diambil sampel darahnya dan diolah selama 7 hari ke depan.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menyatakan lepas tangan jika vaksin Nusantara kukuh ingin melanjutkan tahapan. Sebab, pihaknya belum mengeluarkan izin fase 2.
"Hasil penilaian BPOM terkait fase 1 dari uji klinik dari vaksin dendritik atau Nusantara ini adalah belum bisa dilanjutkan ke fase 2. Sudah clear kan itu. Apa yang sekarang terjadi, itu di luar Badan POM, dalam hal bukan kami untuk menilai itu," kata Penny dalam konferensi pers virtual, Jumat, 16 April.