Update COVID-19 per 7 April: PSBB Upaya Melindungi Masyarakat

JAKARTA - Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memaparkan data hasil perkembangan per 7 April yang mengalami penambahan kasus positif sebanyak 274 orang selama kurang lebih 24 jam. Sehingga, total keseluruhan atau skala nasional menjadi 2.738 kasus positif.

Dari ratusan kasus baru tersebut, DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan penyumbang kasus positif terbanyak. Berdasarkan data, sekitar 135 kasus positif ditemukan dan jika ditotal secara akumulatif menyentuh angka 1.369 kasus.

Kemudian, wilayah kedua penyumbang terbanyak adalah wilayah Jawa Barat dengan penambahan sebanyak 80 kasus. Sehingga, total keseluruhan mencapai 343 orang positif COVID-19.

Di sisi lain, kasus sembuh dan meninggal juga bertambah dengan jumlah yang sama, yakni 12 orang. Alhasil, untuk kasus sembuh dengan total 204 orang dan meningal sebanyak 221 orang.

Dengan masih banyaknya jumlah kasus positif yang ditemukan, khususnya di DKI Jakarta, pemerintah provinsi pun bakal secepat mungkin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) usai disetujui oleh Menteri Kesehatan (Menkes).

Hal ini pun disebut merupakan salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, masyarakat pun diminta untuk menaati aturan yang sudah dibentuk agar tak tertular maupun menularkan.

"Tujuan dari PSBB adalah betul-betul memberikan jaminan bahwa rantai penularan COVID-19 ini bisa kita putuskan dengan secara bersama-sama secara disiplin mematuhinya," ucap Yuri di Graha BNPB, Jakarta, Selasa, 7 April.

Meski pemberlakuan PSBB akan terasa berat bagi kalangan tertentu, manfaat jangka panjang tentu bisa dirasakan. Aturan ini diklaim bisa mencegah kerumunan baik dalam konteks kesenian atau budaya.Sehingga, tingkat penyebaran COVID-19 di masyarakat pun akan semakin kecil.

Kemudian, aturan PSBB pun bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dengan cara tidak melakukan mobilisasi sosial atau perjalanan jarak jauh.

"Untuk memutuskan rantai penularan ini dengan cara tidak melakukan mobilisasi siosial untuk kepnetingan apapun apabila tidak diperlukan," tandas Yuri.