Antisipasi Banjir Rob Susulan di Mataram NTB, Pemkot Siapkan Tenda Darurat

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyiapkan tenda darurat sebagai langkah antisipasi banjir rob susulan akibat gelombang pasang.

"Sebagai upaya penanggulangan, kami bekerja sama dengan Dinas Sosial mendirikan tenda darurat untuk antisipasi terjadinya evakuasi warga ketika terjadi banjir rob susulan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Irwan Rahadi di Mataram, Selasa 24 Desember, disitat Antara.

Salah satu titik tenda darurat yang disiapkan Pemerintah Kota Mataram untuk antisipasi banjir rob susulan di Bagek Kembar, Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela.

Setelah terjadi banjir rob akibat cuaca ekstrem pada Rabu 18 Desember 2024, Pemkot Mataram terus memantau kondisi warga yang terdampak abrasi.

Seperti di Kelurahan Bintaro, Ampenan Tengah, dan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan serta di wilayah Bagek Kembar dan Mapak, Kecamatan Sekarbela.

Pemantauan itu dilakukan, katanya, seiring dengan intensitas abrasi yang semakin tinggi, sehingga sejumlah bantuan mulai disalurkan untuk meringankan beban masyarakat setempat.

Bantuan yang diberikan dimaksudkan untuk menyelamatkan warga yang paling terdampak, terutama yang berada di dekat garis pantai.

"Tugas utama kami adalah menyelamatkan jiwa, setelah itu baru dilakukan intervensi oleh berbagai oranisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas masing-masing untuk memperbaiki kondisi pesisir," katanya.

Untuk bantuan, lanjutnya, sudah berjalan secara bertahap, namun potensi air pasang saat ini masih mengancam.

Oleh karena itu, beberapa perusahaan seperti Pertamina yang berada di sekitar warga pesisir Ampenan, juga ikut berpartisipasi membantu masyarakat.

Di sisi lain, Irwan mengatakan kendati bantuan sudah disalurkan, namun pemerintah kota masih memberikan untuk pengamanan jiwa warga, terutama bagi mereka yang tinggal di area rawan.

Untuk menghindari bencana serupa, pemerintah kota perlu melakukan kajian terkait kepemilikan tanah, terutama bagi mereka yang rumahnya berada di zona yang seharusnya tidak dihuni.

"Kajian itu segera kami lakukan, tapi untuk saat ini yang terpenting adalah keselamatan warga jadi prioritas," katanya.