Bicara Udara Sampaikan Rekomendasi Kebijakan Penanganan Polusi Udara untuk Gubernur Jakarta Terpilih

JAKARTA - Menyambut kepemimpinan baru di Jakarta, Bicara Udara --organisasi nirlaba yang mengadvokasi peningkatan kualitas udara-- menyerukan pentingnya prioritas kebijakan penanganan polusi udara. Melalui 9 rekomendasi strategis, Bicara Udara mendorong langkah nyata dari Gubernur Jakarta terpilih untuk menjawab permasalahan polusi yang kian mengancam kesehatan dan produktivitas warga Jakarta.

Menurut Novita Natalia, Co-Founder Bicara Udara, isu polusi udara harus menjadi agenda utama dalam kepemimpinan baru. Diketahui, Jakarta akan memiliki gubernur dan wakil gubernur baru setelah pasangan calon Pramono Anung - Rano Karno ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Daerah (Pilkada) Jakarta.

"Kualitas udara di Jakarta tidak bisa lagi diabaikan. Kami berharap Gubernur Jakarta terpilih segera mengambil tindakan tegas dan menerapkan kebijakan yang efektif demi udara bersih dan sehat bagi seluruh warga,” ungkap Novita, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu 18 Desember.

Bicara Udara mengusulkan sejumlah kebijakan, antara lain perlunya replikasi sistem Pantau Banjir Jakarta untuk penanganan polusi udara. Menurut Novita, pengembangan aplikasi “Pantau Udara” untuk memantau kondisi udara Jakarta berfungsi untuk menyajikan data real-time mengenai kualitas udara dan mengidentifikasi titik sumber polusi.

"Kemudian, transparansi data kualitas udara melalui integrasi data dari berbagai sumber seperti Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) milik pemerintah dan sensor independen berbiaya rendah. Dengan data yang transparan dan terintegrasi, kita dapat mengidentifikasi sumber polusi dan menindaklanjutinya secara tepat," imbuhnya.

Selain itu, Bicara Udara juga mendorong penguatan sistem peringatan dini yang diikuti dengan penegakan hukum. Menurut Novita, sistem ini akan membantu masyarakat lebih siap menghadapi kondisi polusi ekstrem sekaligus menekan sumber polusi.

"Di samping sistem peringatan dini, kami juga menyadari bahwa polusi udara bersifat lintas batas. Maka, penting bagi jakarta untuk berkolaborasi antar-wilayah aglomerasi Jabodetabekpunjur dalam hal inventarisasi emisi dan identifikasi sumber polusi udara lintas wilayah," tambahnya.

Bicara Udara juga menyoroti sektor transportasi sebagai salah satu penyumbang polusi. Kebijakan seperti penerapan jalan berbayar elektronik (ERP), insentif tarif transportasi publik pada jam sibuk (penambahan rute Jaklingko dan Feeder Transjabodetabek), pemberlakuan zona rendah emisi, evaluasi program uji emisi kendaraan, serta distribusi BBM rendah sulfur menjadi langkah strategis untuk mengurangi emisi.

"Masyarakat harus diberikan pilihan transportasi publik yang ramah lingkungan. Insentif dan kebijakan tarif akan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik," terang Novita.

Sementara itu, dalam menangani polusi dari sektor industri, Bicara Udara merekomendasikan langkah tegas seperti pemasangan scrubber, relokasi industri pencemar berat ke luar kawasan padat penduduk, pencabutan izin industri yang terbukti menyebabkan polusi udara, serta peningkatan transparansi hasil evaluasi lingkungan.

"Terakhir, kami juga menyoroti pentingnya edukasi dan partisipasi publik, khususnya dalam memerangi kebiasaan pembakaran sampah. Sistem pelaporan yang lebih efisien dan pemberlakuan denda maksimal sebesar Rp500.000 bagi pelanggar diyakini dapat memberikan efek jera," ujar Novita.

Dengan rekomendasi ini, Bicara Udara berharap Gubernur Jakarta terpilih mampu mengambil langkah progresif untuk mewujudkan udara bersih di Jakarta. Sebelumnya, Bicara Udara juga telah menyampaikan rekomendasi ini ke tiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta pada acara Biru Talks bertajuk "Menantang Cagub Jakarta Selesaikan Polusi Udara" pada Kamis 14 November malam, di Tebet, Jakarta.