Bagikan:

JAKARTA - JAKARTA - Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Hari Minggu, Rusia terbuka untuk berunding dengan Ukraina, menanggapi seruan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengenai gencatan senjata dan perundingan segera konflik di Ukraina.

Peskov mengatakan, perundingan perdamaian harus didasarkan pada kesepakatan yang dicapai di Istanbul, Turki pada tahun 2022 dan realitas medan perang saat ini.

Ia mencatat, Ukraina telah melarang kontak dengan pimpinan Rusia melalui dekret khusus yang menurutnya harus dicabut jika perundingan akan dilanjutkan.

"Posisi kami mengenai Ukraina sudah diketahui, syarat-syarat untuk segera menghentikan permusuhan ditetapkan oleh Presiden Vladimir Putin dalam pidatonya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia pada Bulan Juni tahun ini. Penting untuk diingat bahwa Ukraina-lah yang menolak dan terus menolak perundingan," kata Peskov.

Diketahui, Presiden Putin telah berulang kali mengatakan, kesepakatan awal yang dicapai antara negosiator Rusia dan Ukraina pada minggu-minggu pertama perang dalam pembicaraan di Istanbul, yang tidak pernah dilaksanakan, dapat menjadi dasar untuk pembicaraan di masa mendatang.

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada Hari Minggu menyerukan gencatan senjata segera dan perundingan antara Ukraina dan Rusia untuk mengakhiri "kegilaan".

Politisi Partai Republik itu sebelumnya telah berjanji untuk mengakhiri konflik melalui perundingan, tetapi sejauh ini belum memberikan rinciannya.

"Zelensky dan Ukraina ingin membuat kesepakatan dan menghentikan kegilaan," tulis Trump di platform media sosialnya Truth Social, seraya menambahkan Kyiv telah kehilangan sekitar 400.000 tentara.

"Seharusnya ada gencatan senjata segera dan perundingan harus dimulai," lanjutnya.

"Saya kenal baik Vladimir. Ini saatnya dia bertindak. Tiongkok dapat membantu. Dunia sedang menunggu!" imbuh Trump, merujuk pada Presiden Rusia Putin.

Pemimpin Kremlin telah mengatakan, Ukraina tidak boleh bergabung dengan aliansi militer NATO dan Rusia harus dibiarkan sepenuhnya mengendalikan empat wilayah Ukraina yang saat ini sebagian dikuasai pasukannya agar kesepakatan damai dapat dilakukan.