Kemlu RI: Krisis di Suriah hanya Dapat Diselesaikan Melalui Proses Transisi yang Inklusif Demokratis dan Damai

JAKARTA - Indonesia menilai krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses transisi yang inklusif demokratis dan damai, menyerukan perlindungan warga sipil, saat eskalasi di negara tersebut meningkat pesat Hari Minggu.

Kementerian Luar Negeri RI dalam unggahannya di media sosial Minggu malam menuliskan, Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan di Suriah dan mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap keamanan regional serta dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.

"Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah yang tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah Suriah," cuit Kementerian Luar Negeri RI di media sosial X, seperti dikutip 9 Desember.

"Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional," lanjut kementerian.

Kementerian Luar Negeri RI menambahkan, KBRI Damaskus telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika situasi keamanan memburuk.

Diketahui, kelompok pemberontak Suriah pada Hari Minggu mengumumkan telah menggulingkan Presiden Bashar al-Assad setelah berhasil merebut kendali ibu kota Damaskus, memaksanya meninggalkan negara itu, dikutip dari Reuters.

Para pemberontak mengatakan mereka telah memasuki ibu kota tanpa ada tanda-tanda pengerahan tentara. Ribuan orang di dalam mobil dan berjalan kaki berkumpul di alun-alun utama di Damaskus sambil melambaikan tangan dan meneriakkan "Kebebasan" dari setengah abad pemerintahan keluarga Assad, kata para saksi.