Indonesia dan Empat Negara ASEAN Sukses Golkan Kebaya Jadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO

JAKARTA - Sidang Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) UNESCO sesi ke-19 pada Hari Rabu di Asuncion, Paraguay secara resmi mengakui kebaya sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO.

Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan di situsnya mengatakan, pengakuan ini merupakan hasil kolaborasi Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura dan Thailand yang bersama-sama mengajukan kebaya sebagai nominasi.

Ketua Delegasi RI untuk UNESCO Dubes Mohamad Oemar menyambut gembira penetapan ini dan menyebutnya sebagai "perayaan atas kekayaan sejarah negara-negara di Asia Tenggara" dan "representasi yang luar biasa dari multikulturalisme," seperti dikutip Jumat 6 Desember.

Kebaya menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia kedua yang tercatat dalam kategori nominasi multinasional. Sebelumnya, Pantun telah lebih dulu ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO pada tahun 2020 atas usulan Indonesia dan Malaysia.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Argentina, Uruguay dan Paraguay sekaligus Wakil Ketua Delegasi RI Sulaiman Syarif menyampaikan kebanggaannya atas keberhasilan ini.

"Pencapaian ini tidak hanya melambangkan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kerjasama antarnegara ASEAN dalam melestarikan warisan budaya," tegasnya.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyatakan, "Kebaya adalah warisan budaya yang menjadi simbol persatuan di Asia Tenggara. Penetapan ini adalah pengakuan dunia atas nilai budaya kita dan upaya bersama dalam melestarikannya."

Untuk merayakan pencapaian bersejarah ini, kelima negara pengusul mengadakan pameran dan pertunjukan mode kebaya di sela-sela Sidang Komite UNESCO.

Inisiatif ini tidak hanya mempromosikan kebaya kepada dunia internasional, tetapi juga memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan antarnegara di Asia Tenggara.

Diketahui, penetapan ini menyusul penetapan Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO dalam kategori "In Need of Urgent Safeguarding" pada Sidang Komite ICH UNESCO sehari sebelumnya.