Nilai Presiden Yoon Perlu Diskors dari Jabatannya, Pemimpin Partai Berkuasa Korsel Dukung Pemakzulan?

JAKARTA - Pemimpin partai berkuasa Korea Selatan mengatakan pada Hari Jumat, Presiden Yoon Suk-yeol perlu diskors dari jabatannya demi keselamatan negara karena mencoba memberlakukan darurat militer.

Presiden Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa malam untuk menggagalkan "kekuatan anti-negara" di antara lawan politik dalam negerinya, tetapi membatalkan keputusan tersebut beberapa jam kemudian setelah anggota parlemen menentangnya.

Oposisi utama, Partai Demokratik Korea (DPK) mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon, pemungutan suara dijadwalkan pada Sabtu malam, sementara polisi nasional telah meluncurkan penyelidikan terhadap Presiden Yoon atas klaim pemberontakan yang diajukan oleh partai oposisi dan aktivis.

Pada Hari Kamis, Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa mengatakan menentang pemakzulan. Hari ini, Pemimpin PPP Han Dong-hoon menyarankan sikap itu mungkin berubah, mengingat "bukti kredibel" Presiden Yoon bermaksud untuk menangkap dan menahan para pemimpin politik di Gwacheon, tepat di selatan Seoul.

"Saya katakan kemarin, saya akan mencoba untuk tidak meloloskan pemakzulan ini untuk mencegah kerusakan pada rakyat dan para pendukung yang disebabkan oleh kekacauan yang tidak dipersiapkan, tetapi saya percaya penangguhan jabatan Presiden Yoon Suk Yeol segera diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya mengingat fakta-fakta yang baru terungkap," kata Han, melansir Reuters 6 Desember.

Kendati demikian, Han tidak secara eksplisit menyerukan pemakzulan atau menanggapi wartawan ketika diminta klarifikasi.

Diberitakan sebelumnya, Pemimpin PPP menilai Presiden Yoon perlu diskors dari jabatannya, seiring dengan pengungkapan adanya perintah Presiden Yoon untuk menangkap politisi terkemuka selama pengumuman darurat militer yang belakangan dibatalkan.

Han Dong-hoon mengatakan ada kemungkinan presiden akan kembali mengambil tindakan "radikal" seperti deklarasi darurat militer yang gagal jika Yoon tetap memegang kekuasaan presiden.

"Mengingat fakta-fakta yang baru terungkap, saya yakin perlu untuk segera menskors Presiden Yoon Suk-yeol dari tugasnya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya," kata Han dalam pertemuan darurat pimpinan partai di Majelis Nasional, merujuk ke Korea Selatan dengan nama resminya, melansir The Korea Times.

Han menunjukkan bahwa pada Hari Kamis dikonfirmasi Presiden Yoon telah menginstruksikan Komandan Kontraintelijen Yeo In-hyung untuk menahan tokoh-tokoh politik utama, menuduh mereka sebagai pasukan "anti-negara", dan telah memobilisasi intelijen untuk menahan mereka.

Pemimpin DPK Lee Jae-myung mengatakan pengumuman darurat militer adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh presiden untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaannya.

"Itu tindakan pemberontakan," katanya.

"Itu kudeta pro-militer," tandasnya.