Israel Ajukan Proposal Kesepakatan Penyanderaan Baru kepada Hamas

JAKARTA - Israel telah memberikan proposal terbaru untuk kesepakatan penyanderaan kepada kelompok militan Palestina Hamas, lapor Axios mengutip dua pejabat Israel.

Menurut laporan tersebut, hal ini mirip dengan rencana bertahap yang dibahas pada Bulan Agustus, tetapi sekarang difokuskan terutama pada penyelesaian tahap pertama.

Kelompok Hamas juga telah menunjukkan keterbukaan baru terhadap kesepakatan parsial, kata para pejabat tersebut, dikutip dari The Times of Israel 5 Desember.

Dalam proposal terbarunya, Israel bersedia mempertimbangkan opsi gencatan senjata yang akan berlangsung hingga 60 hari, sedangkan sebelumnya tahap pertama hanya 42 hari.

Selama gencatan senjata, kata Axios, semua sandera perempuan yang masih hidup, semua pria yang masih hidup berusia di atas 50 tahun dan mereka yang memiliki kondisi medis serius akan dibebaskan.

Israel sendiri telah menuntut 33 sandera yang masih hidup dari kelompok-kelompok ini, tetapi yakin tidak banyak yang masih hidup.

Di sisi lain, Israel bersedia membebaskan ratusan tahanan keamanan Palestina, termasuk beberapa yang menjalani hukuman seumur hidup karena serangan teror yang mematikan.

Menurut laporan tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan beberapa menteri senior serta kepala keamanan menyetujui usulan tersebut pada Hari Minggu, kemudian menyerahkannya kepada Mesir, yang kemudian menyampaikannya kepada Hamas di Kairo pada Hari Senin dan Selasa.

Sementara itu, Massad Boulos — yang dipilih sebagai penasihat Timur Tengah Donald Trump — mengatakan kepada media Prancis Le Point, "kedua pihak telah menyetujui garis besar kesepakatan."

"Perang praktis telah berakhir," katanya.

"Praktis tidak ada lagi aktivitas militer yang signifikan. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah sandera, dan para pihak telah sepakat pada beberapa kesempatan mengenai pertukaran antara sandera dan tahanan Palestina," katanya.

"Garis-garis utama kesepakatan telah ditetapkan dan hanya ada sedikit rincian yang harus diselesaikan terkait beberapa nama. Jumlah orang yang dibebaskan (di pihak Palestina) dan periode pertukaran harus dilakukan," tandasnya.