Bagikan:

JAKARTA - Indonesia mendapatkan dukungan dari sejumlah negara pendiri untuk mempercepat proses keanggotaan kelompok ekonomi BRICS yang digagas oleh Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, kata Kementerian Luar Negeri Hari Kamis.

"Ya, betul bahwa beberapa founder BRICS itu sudah menyatakan secara eksplisit akan membantu mempercepat proses keanggotaan Indonesia," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat di Jakarta, Kamis 5 Desember.

Lebih jauh Roy menerangkan, Indonesia sudah secara nyata menyampaikan aplikasi untuk menjadi anggota penuh pada saat KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia Oktober lalu.

"Bola di tangan mereka, mau mempercepat, memperlambat. Yang kami tahu, saat ini secara informal banyak negara, baik founder BRICS maupun negara lain yang bergabung belakangan menyatakan, mereka sangat positif terhadap aplikasi yang diajukan Indonesia," jelas Roy.

Roy mengatakan, sudah jelas apa yang harus dilakukan negara yang sedang mengajukan aplikasi, periode menunggu putusan.

"Biasanya adalah, KTT berikutnya keputusan itu akan diambil. Namun, tidak menutup kemungkinan ada upaya-upaya khusus dari negara-negara BRICS untuk memberikan keputusan formal terhadap permintaan aplikasi ini lebih cepat tanpa menunggu KTT berikutnya," urai Roy.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan proses Indonesia bergabung dengan BRICS terus bergulir. Ia mengatakan, Indonesia telah mengantongi dukungan dari salah satu pendiri forum tersebut, China.

Dukungan itu, kata Menlu Sugiono, didapatkan saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdana ke luar negeri ke China.

Menlu mengatakan, apa yang diperjuangkan oleh BRICS sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh Indonesia.

Menlu menilai BRICS merupakan suatu media yang akan bisa dimanfaatkan Indonesia sebagai kendaraan tepat dalam membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara berkembang.

Presiden Prabowo sendiri sebelumnya menegaskan, keputusan Indonesia untuk masuk ke blok ekonomi global seperti BRICS dan OECD diambil guna kepentingan bangsa.