Pramono Anung Ingin BUMD DKI Segera IPO: Jangan Seperti Sekarang, Terlalu Nyaman 

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku akan mengupayakan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta untuk mulai melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) jika memenangkan Pilgub Jakarta.

Target membuat BUMD melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh Pramono dilakukan agar perusahaan milik Pemprov DKI ini tak hanya bergantung pada penyertaan modal daerah (PMD) dari APBD DKI untuk menjalankan operasionalnya.

"Sebagian BUMD akan saya IPO-kan supaya kontrol publiknya besar. Jangan kemudian seperti skrg yg terlalu nyaman, terlalu enak. Lebih bermanfaat bagi siapa, kita enggak tahu," kata Pramono di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis, 14 November.

Menurut Pramono, BUMD DKI harus bisa menjalankan transparansi kebijakan perusahaan. Lewat kontrol publik setelah IPO, hal tersebut bisa dilakukan secara konsisten.

"Kalau kemudian pengalaman yang ada di dunia perbankan, di dunia apapun, dengan IPO terbuka, pengawasan publiknya lebih ketat, pasti akan lebih baik," jelas Pramono.

Sebagai catatan, saat ini BUMD DKI berjumlah 14 perusahaan, di antaranya Bank DKI, Sarana Jaya, Pasar Jaya, PAM Jaya, PAL Jaya, Dharma Jaya, MRT Jakarta, Trans Jakarta, Jakarta Propertindo, Jakarta Tourisindo, Food Station, Jamkrida Jakarta, JIEP Pulogadung, serta Pembangunan Jaya Ancol.

Dahulu, mantan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan setidaknya terdapat 5 BUMD yang mulai melakukan IPO dalam kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur periode 2017-2022. Namun, hal tersebut belum terlaksana hingga saat ini.

Ketika BUMD yang mayoritas atau sepenuhnya saham dimiliki pemerintah daerah melakukan IPO, perusahaan tersebut mulai bisa menjual sebagian sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya.

Setelah proses IPO, saham BUMD dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). IPO bertujuan untuk meningkatkan modal perusahaan tersebut.