Anda Warga Jakarta Jangan Coba-coba Bersiasat Mudik, Polda Metro Jaya Siapkan Posko Penyekatan

JAKARTA - Polda Metro Jaya menindaklanjuti larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah dengan menyiapkan titik penyekatan untuk menghalau warga yang hendak mudik. Pemerintah memutuskan melarang mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Rencana kita akan melakukan penyekatan dan pemeriksaan terhadap kendaraan penumpang baik mobil, bus, maupun motor yang meninggalkan Jakarta di tanggal tersebut," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo dikutip Antara, Kamis, 8 April.

Sambodo mengatakan kebijakan penyekatan  akan dilaksanakan sesuai dengan pemberlakuan kebijakan larangan mudik, yakni pada 6-17 Mei.

Dalam pelaksanaannya, Ditlantas Polda Metro Jaya juga akan memeriksa dengan seksama kelengkapan dokumen maupun kendaraan angkutan barang yang mendapat pengecualian untuk keluar dan masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Hal itu karena pada penerapan kebijakan larangan mudik tahun lalu ditemukan banyak kendaraan angkutan barang yang mencoba membawa penumpang keluar dan masuk Jakarta. "Seperti tahun lalu kita akan periksa semuanya," katanya.

Berikut adalah delapan titik penyekatan yang bakal diterapkan oleh jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya di larangan mudik Lebaran 2021:

Jalan Tol ada 2 lokasi:

Tol Arah Cikampek

Tol Arah Merak

Jalan Arteri Non Tol ada 3 lokasi:

Harapan Indah Bekasi Kota

Jati Uwung Tangerang Kota

Kedung Waringin Bekasi Kabupaten

Terminal Bus ada 3 lokasi:

Pulogebang

Kampung Rambutan

Kalideres

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

“Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi, untuk semua moda transportasi, yaitu moda darat, laut, udara dan perkeretaapian dimulai pada tanggal 6-17 Mei 2021,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam mengatakan terdapat mekanisme-mekanisme tertentu dalam penetapan larangan tersebut. Antara lain larangan penggunaan transportasi darat yakni kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang.

Kemudian kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.