JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah menerima laporan terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).
Selanjutnya, mereka akan melakukan evaluasi dan tak akan menganulir keputusan yang pertama kali oleh KPK setelah revisi UU KPK.
"Kami akan pelajari tapi hasil evaluasi kami tentu tidak akan menganulir SP3 itu," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube KPK RI, Kamis, 8 April.
Adapun alasan Dewas KPK tak akan menganulir keputusan ini karena mereka bukan pihak yang ikut memutuskan penerbitan surat tersebut.
"Kami hanya terima laporan," tegasnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Penerbitan SP3 BLBI Berpolemik, KPK Sebut Cetak Sejarah Pernah Ajukan PK
05 April 2021, 10:35 -
| BERITA
SP3 Terbit, KPK Ajukan Pencabutan Status DPO Tersangka BLBI, Sjamsul Nursalim
03 April 2021, 15:27 -
| BERITA
Terbitnya SP3 Untuk Pertama Kali yang Justru Dianggap Efek Buruk Revisi UU KPK
03 April 2021, 09:43
Diberitakan sebelumnya, KPK secara resmi menghentikan penyidikan terhadap kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain itu, KPK membuka peluang untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus lama lainnya.
Melalui konferensi pers, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan kasus korupsi SKL BLBI yang melibatkan tiga orang yaitu Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim serta Syafruddin Arsyad Tumenggung.
Ini merupakan kali pertama, KPK menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntan (SP3) dalam pengusutan kasus korupsi.
"Kami mengumumkan penghentian penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka SN (Sjamsul Nursalim) selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional (BDNI) dan ISN (Itjih Sjamsul Nursalim), bersama dengan SAT (Syafruddin Arsyad Tumenggung) selaku ketua BPPN," kata Alex seperti dikutip dari akun YouTube KPK RI, Kamis, 1 April.
Dia memaparkan, penghentian penyidikan ini sudah berdasarkan dengan Pasal 40 UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Sebagai penegak hukum, kata Alex, tentu komisi antirasuah harus menaatinya.
Alex mengatakan, diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) ini juga dilakukan sebagai wujud memberikan kepastian hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. "Sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum," tegasnya.
