Ingin Manfaatkan Tanah Aset Koruptor, Menteri PKP Maruarar Koordinasi ke KPK

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama wakilnya, Fahri Hamzah mendatangi gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Keduanya berniat melakukan koordinasi untuk memanfaatkan aset tanah yang disita koruptor.

"Kami juga memohon kiranya aset-aset terutama tanah yang ideal, ideal itu yang cocok untuk perumahan rakyat kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia," kata Maruarar kepada wartawan, Selasa, 5 November.

Maruarar menyebut permintaan serupa juga sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung.

"Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," tegasnya.

"Dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa," sambung Maruarar.

Dia mengatakan pertemuan dengan pimpinan komisi antirasuah berjalan cukup efektif. Perbincangan selama dua jam itu diklaimnya sudah membahas sistem pelaksanaannya.

"Jadi sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi. Dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif," ungkap Maruarar.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan lembaganya tentu akan mendukung penuh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. KPK akan menginvetarisir aset tanah maupun bangunan yang bisa digunakan kementerian, termasuk Kementerian PKP.

"Dan apabila ada Surat Kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian untuk dimanfaatkan sebagai rumah rakyat," tegas Johanis usai pertemuan.

"Jadi seluruh aset rumah, tanah, maupun bangunan ada kalanya tanah kosong sepanjang bisa dimanfaatkan kementerian semua akan kami inventarisir sesuai prosedur peraturan perundangan dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Kekayaan Negara," pungkasnya.