JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) merespons kritik pengembang perumahan soal lahan koruptor sulit dimanfaatkan untuk program tiga juta rumah.
Ara mengatakan, terdapat lahan di Bekasi, Jawa Barat, yang siap untuk mendukung program tersebut.
"Hari Sabtu saya akan melihat (lahan) eks (kasus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sekian hektare di Bekasi," kata Ara saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis malam, 20 Februari.
"Kami lihat itu bagian yang idle. Artinya, sudah siap," sambungnya.
Adapun tiga juta rumah per tahun merupakan program yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2024.
Usai dilantik menjadi presiden, Prabowo kemudian membentuk Kementerian PKP.
Lewat kementerian baru tersebut, Prabowo menargetkan pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.
Untuk mendukung program tersebut, Ara mengklaim Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menyiapkan 1.000 hektare lahan yang disita dari koruptor di Banten untuk membangun perumahan rakyat.
Setelah aset sitaan itu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ara berharap urusan birokrasi bisa dipermudah sehingga bisa segera dimanfaatkan.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Harga Emas Antam Turun Tipis ke Rp1.707.000 per Gram Jelang Akhir Pekan
21 Februari 2025, 10:11
Wacana tersebut kemudian dikritik Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah. Menurut dia, program tersebut sulit dijalankan.
"Ini mimpi sangat jauh. Tanah koruptor harus clean and clear. Itu tidak gampang," ungkapnya dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #donald trump #hari pendidikan nasional #ibadah haji 2026 #krisis bbm #konflik timur tengahPopuler
