Maruarar Sirait Mau Bagi-bagi Rumah dari Pemanfaatan Tanah Sitaan Koruptor

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siap mengeksekusi pelaksanaan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrap disapa Ara ini menilai, tiga juta rumah merupakan kelanjutan dari program eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gencar mengakselerasi sertifikasi tanah.

"Kalau Pak Jokowi kemarin bagi sertifikat tanah di mana-mana, saya mau Prabowo bagi-bagi rumah. Banyak TNI/Polri, Bintara, Guru-guru atau ASN kami yang belum punya rumah," ujar Ara dalam acara bertajuk 'Diskusi Program Tiga Juta Rumah' yang digelar di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, dikutip Selasa, 29 Oktober.

Lewat program pembangunan tiga juta rumah Prabowo, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal memanfaatkan lahan-lahan sitaan milik koruptor untuk dijadikan perumahan rakyat.

"Caranya gimana, tanah-tanah sitaan koruptor dikembalikan untuk rakyat. Tapi itu diagunkan, jaminan adalah tanahnya. Dan kalau TNI/Polri dan pegawai ASN punya slip gaji, kami kasih 20-30 tahun. Sehingga, cicilan tidak mahal," katanya.

Ara kini telah mengantongi sekitar 1.000 hektare tanah sitaan di Banten dari Kejaksaan Agung. Dia pun merayu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan jajarannya agar lahan tersebut bisa dijadikan suatu kawasan pemukiman.

"Minggu lalu, hari pertama kerja saya datang ke Kejaksaan Agung. Di Banten dari koruptor sudah dapat sekitar 1.000 hektare. Saya sudah bicara ke ibu Menteri, mau yakinkan ke Kemenkeu, itu bisa buat rakyat," ucapnya.

Rencana ini kian dimatangkan dalam Retreat Kabinet Merah Putih yang digelar di Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Selain Sri Mulyani dan dua wakil menteri keuangan, Ara mengaku telah mengajak menteri-menteri dan pejabat lain untuk bantu mensukseskan program pengadaan rumah. 

"Nah, kelebihannya kami kemarin retreat 4 hari. Kita bisa ngobrol banyak. Saya dengan Menteri Keuangan, dengan Wamen Pak Suahasil, Pak Anggito banyak ngobrol. Juga sama Pak Tiko (Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo), Pak Erick (Thohir) bisa banyak ngobrol," ungkap Ara.

"Jadi, saya sudah minta sama Ibu Menteri Keuangan dan Pak Jaksa Agung, nanti kami rapat deh. Antara Menteri Keuangan, terus Dirjen Kekayaan Negara, kemudian Kejaksaan Agung sama Menteri Pertahanan, supaya ada keputusan dan kepastian hukum. Supaya tanah-tanah ini kalau saya maunya diberikan kepada rakyat," imbuhnya.