JAKARTA - Kementerian Hukum berupaya realokasi anggaran yang masih bisa digunakan untuk menambah anggaran bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang saat ini per tahun hanya dialokasikan Rp56 miliar.
"Kami maksimalkan, karena itu merupakan upaya untuk membantu masyarakat kecil yang tidak mempunyai akses ke lembaga bantuan hukum tapi mau mendapatkan keadilan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Senin 4 November, disitat Antara.
Menurut dia, dalam setahun Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) hanya menerima anggaran sebesar Rp56 miliar untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu.
Anggaran tersebut kata Menteri Supratman, belum dapat mencukupi kebutuhan sehingga Kementerian Hukum berupaya untuk memenuhi dengan realokasi anggaran kementerian yang telah direncanakan.
"Kami akan bicarakan kembali, dan mengurangi mana anggaran-anggaran yang bisa direalokasikan supaya bisa membantu masyarakat," tuturnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Rencana Sowan ke Jokowi, Pramono: Kalau Ketemunya Habis Pak RK, Disangkanya Saya Buntutin
04 November 2024, 15:45 -
| BERITA
Makan Bersama di Angkringan, Gerindra Sebut Prabowo Penuhi Janji Tengok Jokowi di Solo
04 November 2024, 16:00 -
| BERITA
Megawati Singgung Banyak Kader PDIP Terlena Jabatan dan Lupa Kewajiban
04 November 2024, 15:52 -
| BERITA
Rapat Tertutup dengan Kepala BIN, Komisi I DPR Bahas Daerah Potensi Rawan Pilkada
04 November 2024, 15:06 -
| BERITA
Soal Dorongan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas, Menteri Hukum Bakal Lapor Presiden
04 November 2024, 15:14 -
| BERITA
Menko Polkam Bentuk 7 Desk Lintas Kementerian/Lembaga, Bakal Atur Pilkada hingga Judol
04 November 2024, 14:38
Menteri Supratman menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengamanatkan supaya anggaran yang dikeluarkan dapat dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara luas.
"Karena jelas arahan Presiden, sebab banyak anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan rakyat daripada yang telah direncanakan dan itu akan kami coba," katanya ketika menjawab pertanyaan anggota DPR saat Rapat Kerja bersama Komisi XIII.
Pada Senin Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum, dan ini merupakan raker pertama setelah kementerian itu dipecah.
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dan sejumlah pejabat pada Kementerian Hukum.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
