Tak Punya Program 100 Hari Kerja, Menteri HAM: Kami Tempatkan 5 Tahun Kondisi Emergency, Pasukan Harus Siap!

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengaku tak punya program 100 kerja bagi kementeriannya. Sebab, Pigai menganggap lima tahun pemerintahan Prabowo-Gibran masih dalam keadaan darurat HAM sehingga anak buahnya harus selalu siap siaga menjadi pelayan rakyat. 

"Ini saya sampaikan, bahwa kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai 7 hari pak. Nanti kalau 100 hari setelah itu 101 nanti diam semua pak nggak ada yang kerja," ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober. 

"Oleh karena itulah, saya menempatkan 5 tahun sebagai kondisi emergency, dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya, sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami," lanjutnya. 

Pigai menyampaikan, dihari pelantikannya sebagai menteri Kabinet Merah Putih ia langsung memimpin rapat untuk mendengar masukan para staf. Pigai mengaku menyusun organisasi secara langsung agar lebih efektif. 

"Jadi tidak seperti biasa, dengar dulu unit ini apa, unit ini apa, enggak, saya langsung bikin, silakan mereka rancangan yang mereka siap, saya langsung susun, coret ini masukan coret ini masukan, susun lagi, masukan kata pak, jadi saya memang sebagai staf itu memang pekerjaan saya," ungkap Pigai. 

Bahkan Pigai mengklaim, saat para menteri menjalani retreat di Magelang, struktur kementeriannya sudah hampir rampung. 

"Maka sebelum kami ke Magelang, itu hampir 6 atau 7 kali ya kita pertemuan, dan bahan hampir 90 persen struktur organisasi kami tugas pokok dan fungsi sudah selesai pak," ucapnya. 

"Mungkin saya tidak tahu, saya tidak mau agak membanggakan tapi saya bangga dengan staf saya, mungkin kementerian kami termasuk yang paling cepat. Hari ini kami sudah mendapatkan Perpres, peraturan presiden tentang kementerian. Mungkin dalam waktu dua tiga hari kami akan mendapatkan permen tentang HAM," sambungnya. 

Dalam beberapa hari ke depan, Pigai mengatakan, pihaknya sudah bisa melantik para pejabat di Kementerian HAM. Karena itu, menurutnya, kementeriannya tidak perlu menyusun program 100 hari kerja sebagaiman kementerian lainnya.

"Hari Senin atau Selasa saya sudah lantik pak di kementerian baru, jadi kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya apakah itu bagian dari program 100 hari kami, kami tidak punya program 100 hari, kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama 5 tahun, kalau dipertahankan," pungkasnya.