Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak mengintervensi lembaganya setelah resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango yang awalnya menyebut siap mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran. Tapi, di sisi lain, dia mengingatkan penting untuk memastikan independensi aparat penegak hukum utamanya saat menangani kasus korupsi.

“Upaya tanpa intervensi ini sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas lembaga penegak hukum, serta menjamin supremasi hukum yang adil dan transparan,” kata Nawawi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Senin, 21 Oktober.

Nawawi juga menyinggung soal mewujudkan reformasi hukum yang dijanjikan. “Terutama dalam memperkuat institusi penegak hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman,” tegasnya.

Ke depan, komisi antirasuah akan melanjutkan tugas dan fungsinya bukan hanya soal penindakan tapi juga pencegahan serta pendidikan antikorupsi. Nawawi bilang pihaknya siap membantu pemerintah memberantas korupsi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Di antaranya adalah di sektor pertanian, pedesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. “Bersama pemerintah, KPK akan terus bekerja untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik dan terbebas dari tindak pidana korupsi,” pungkas Nawawi.