Bagikan:

JAKARTA - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan illegal economy atau praktik kriminal terindikasi korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam perlu disorot lebih dalam lagi.

Hal itu dikatakan Ganjar menanggapi masih banyaknya oknum pembeking kegiatan ilegal di sektor pertambangan hingga kehutanan berdasarkan pernyataan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango saat membuka kegiatan Paku Integritas yang diikuti tiga paslon capres-cawapres di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 17 Januari.

"Kenapa TNI menjadi penting, kita melihat illegal economy, termasuk tadi tambang-tambang ilegal, termasuk tadi di perbatasan. Rasanya penegak-penegak hukum perlu dibantu karena situasi-situasi yang sulit, kadang-kadang mereka dibackup kekuatan-kekuatan yang luar biasa maka tindakan luar biasa juga mesti dilakukan. Tanpa itu tidak akan berjalan," kata Ganjar.

Ganjar menegaskan sinergi antarlembaga penegakan hukum vital tak bisa dianggap sepele. Tidak hanya pada kegiatan ilegal yang dibeking oknum, tetapi juga pada perkara-perkara lain terkait tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan sama, Ganjar mengedepankan tranparansi publik dalam proses hukum tiap laporan maupun penanganan kasus dugaan korupsi. Dalam tahapan pertanggungjawaban anggaran negara, keterbukaan publik juga ditekankan Ganjar.

Adapun dalam acara Paku Integritas yang diinisiasi KPK ini, ketiga pasangan calon capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD hadir.

Tiga paslon ini menyampaikan hambatan penindakan korupsi dan pentingnya masa depan penguatan KPK di acara yang digelar di Gedung KPK Jakarta pada Rabu 17 Januari malam.