Ingin Dirikan Balai Rakyat Tiap Kelurahan, Pramono Anung: Jangan Digunakan untuk Kegiatan Agama

JAKARTA - Bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno berjanji akan membangun balai rakyat di tiap kelurahan jika memenangkan Pilkada Jakarta.

Namun, Pramono menegaskan balai rakyat yang ingin ia buat tak diperuntukkan kegiatan keagamaan.

"Orang mau mengawinkan anak bisa di situ, khitanan ada di situ, kebudayaan ada di situ. Yang penting jangan digunakan untuk agama," kata Pramono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Senin, 23 September.

Pramono mengkhawatirkan munculnya eksklusivitas dari kelompok agama jika balai rakyat dipersilakan untuk acara keagamaan. Sementara, mantan Sekretaris Kabinet ini menginginkan balai rakyat digunakan sebagai tempat berkumpul masyarakat tanpa dikelompok-kelompokkan.

"Kalau digunakan untuk agama, pasti ada yang mendominasi. Kelompok yang mendominasi akan mengambil alih untuk itu. Sehingga dengan demikan betul-betul diberikan kepada masyarakat untuk kebudayaan, berkesenian, khitanan, menikahkan, olah raga, monggo saja, dan dikelola secara profesional," jelas Pramono.

Pramono berujar, keinginannya untuk mendirikan balai rakyat datang dari keluhan masyarakat yang ingin menggelar resepsi pernikahan namun tak memiliki cukup biaya untuk sewa gedung.

"Ketika di Kelapa Gading, ada seorang ibu dan itu membekas banget bagi saya pribadi. Menanyakan, 'bapak bagaimana caranya saya mau mengawinkan anak saya? Karena begitu keluar rumahnya itu sudah jalan setapak. Enggak ada jalan sama sekali," ucap Pramono.

Sehingga, Menurut Pramono, balai rakyat bisa menjadi sarana pertemuan warga hingga menjadi tempat penyelenggaraan acara kebudayaan dan resepsi pernikahan tanpa harus mencari lokasi lain yang jauh dari permukiman.

"Di situ kami hitung, kalau masing-masing kelurahan kita buatkan balai rakyat, dan dikelola secara baik, ada PPSU pasukannya Ahok yang pasukan kuning yang bertanggung jawab sehari-hari untuk kebersihan, sedangkan nanti administrasi manajemennya dilakukan oleh pemerintah daerah, menurut saya itu akan bisa menjadi salah satu alternatif," tambahnya.