JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung menegaskan dirinya tidak akan bisa dikendalikan oleh kelompok tertentu jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama wakilnya, Rano Karno.
Pramono menegaskan, kelompok pengusaha besar penguasa ekonomi Indonesia atau "9 Naga" sekalipun tak bisa memengaruhi kebijakannya jika memimpin Jakarta.
"Kalau amanah itu diberikan kepada saya, saya akan bekerja bersungguh-sungguh dan tidak bisa dipengaruhi oleh yang di atas-atas, yang disebut 9, 10, 11, 20 naga," kata Pramono saat menemui warga di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat, 27 September.
Mantan Sekretaris Kabinet itu mengaku yang bisa mengendalikannya hanyalah rakyat Jakarta. Mengingat, warga merupakan pemegang hak pilih di Pilkada 2024. Karenanya, Pramono merasa bertanggung jawab atas kepercayaan rakyat jika memenangkan Pilgub Jakarta.
"Naga saya adalah rakyat, itu aja. karena merekalah yang memberikan mandat kepada saya, memberikan amanah kepada saya, dan itu betul-betul akan kami jalanlan," ucap Pramono.
Di satu sisi, Pramono mengklaim dirinya tak memiliki beban politik apapun untuk bisa mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Ia pun sejak awal tak berambisi untuk menjadi kepala daerah. Namun, langkahnya untuk maju dalam Pilgub Jakarta merupakan mandat yang diberikan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Jujur, saya sebenarnya sudah pengen pensiun, ingin istirahat. Sudah waktunya ingin sama cucu. Tapi saya diamanahkan menjadi calon gubernur untuk itu saya bekerja keras kalau didukung panjenengan sedoyo, saya hakulyakin, insyaallah jadi Gubernur Jakarta," ungkap Pramono.
BACA JUGA:
Pramono membeberkan sejumlah kebijakan yang akan ia jalankan jika memenangkan Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah membolehkan warga lulusan SD menjadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).
"Syaratnya SD aja cukup. Ngapain harus sampai dengan SLTA? Yang kedua, dievaluasinya ngapain setiap tahun? Tiga tahun sekali atau lima tahun juga gak apa-apa. Yang penting orangnya bekerja," jelas Pramono.
Selain itu, Pramono juga berwacana akan membangun balai rakyat tiap kelurahan, menaikkan dana operasional RT-RW dan kader dasawisma maupun jumantik menjadi dua kali lipat, hingga menjalankan padat karya di tiap wilayah permukiman.