IPR Sebut Penggunaan Nama Si Doel merupakan Strategi Politik

JAKARTA - Indonesia Political Review (IPR) menilai penggunaan nama seperti si Doel oleh Rano Karno dalam kampanye merupakan strategi politik untuk menaikkan elektabilitas dan mendapat dukungan publik.

"Ini bagian dari pada strategi untuk bisa dikenal dan mendapat dukungan dari publik atau warga Jakarta. Karena nama beken, nama panggilan, nama familier itu menjadi penting," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin dilansir ANTARA, Minggu, 22 September.

Menurut dia, masyarakat Indonesia, termasuk warga Jakarta sudah mengenal Pramono Anung Wibowo, bukan Pramana Anung Wibawa sebagaimana tertulis dalam KTP dan ijazah eks Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) tersebut.

Sedangkan Rano Karno, Ujang menilai, nama Si Doel lebih dekat dengan masyarakat Betawi.

"Kalau nama Rano Karno dikenal, tapi sedikit. Si Doel lebih mengena, lebih merakyat, lebih bagus. Siapa orang yang tidak kenal Rano Karno dan siapa orang yang tidak tahu Si Doel kan," katanya.

Jadi, lanjut dia, Si Doel ini nama panggilan, nama beken yang cocok dengan tipologi masyarakat Jakarta, masyarakat Betawi, kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar itu.

Oleh karena, lanjut Ujang, keputusan pasangan Pramono Anung-Rano Karno tersebut merupakan strategi untuk menghadapi kampanye Pilkada Jakarta pada 25 September hingga 23 November 2024.

Melalui penyesuaian dan penambahan nama, mereka sekaligus melakukan pendekatan kultural dan pendekatan kebudayaan agar masyarakat semakin dekat dengan mereka.

"Bahwa Pramono Anung itu ya Pramono Anung bukan Pramana Anung. Kalau Rano Karno itu ya Si Doel. Melekat dalam hati dan pikiran warga Jakarta. Jadi, ini bagian dari strategi itu," ucapnya.

Menurut Ujang, praktik seperti itu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap elektabilitas.

Namun demikian, dalam konteks Pramono Anung-Rano Karno semua harus dilihat lebih lanjut.

Dia menambahkan, ada banyak faktor untuk mendongkrak elektabilitas, salah satunya dengan mengandalkan popularitas yang sudah ada pada nama beken seperti Si Doel.

"Jadi, ini memang praktik untuk menaikkan elektabilitas. Sama dengan Komeng di Pileg 2024," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta sempat mempertanyakan nama Si Doel lantaran disebutkan dalam penetapan pasangan calon (paslon) peserta Pilkada Jakarta karena dalam berita acara sebelumnya nama tersebut belum ada.

Atas pertanyaan tersebut, Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan terkait dengan penambahan nama tersebut.

Calon wakil gubernur DKI Rano Karno diperbolehkan memakai nama "Si Doel" saat kampanye dan di kertas suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI pada 27 November 2024.

"Kami lakukan klarifikasi ke calon wakil gubernur atas nama Rano Karno dan yang bersangkutan menyatakan memiliki surat pengadilan yang dimaksud," kata Ketua Bidang Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya.

Dody mengatakan KPU mendapatkan tanggapan masyarakat pada Rabu (18/9), yang menyampaikan lebih mengenal Rano Karno melalui perannya sebagai Si Doel.

Karena itu, masyarakat mengusulkan agar nama Si Doel tetap dicantumkan dalam surat suara.

Setelah dilakukan klarifikasi pada Sabtu 21 September, ternyata Rano telah mengurus terkait penggunaan nama itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Atas dasar tersebut tanggal 21 September, kami lakukan klarifikasi kepada partai politik pengusul lalu kepada pasangan calon wakil gubernur, di tanggal 21 tersebut kami diberikan salinan penetapan pengadilan dari Jakarta Selatan," ujarnya.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 899/pdt.p/2024/pn.jkt.sel, disebutkan bahwa nama Rano Karno, Haji Rano Karno, Haji Rano Karno SI.P, dan Si Doel, adalah nama satu orang yang sama.

Atas dasar tersebut, KPU menerima tanggapan masyarakat atas klarifikasinya dalam penetapan menetapkan nama cawagub atas nama Haji Rano Karno (Si Doel).