Pemprov DKI Bantah Suswono Soal Jumlah Penerima Bantuan Operasional Tempat Ibadah Berkurang

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta membantah tudingan bakal calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono soal program penyaluran Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) yang dipangkas.

Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menegaskan bahwa jumlah tempat ibadah penerima bantuan yang telah disalurkan sejak 2019 ini tak berkurang, melainkan bertambah.

"Jumlah penerima manfaat hibah BOTI bertambah menyesuaikan kebutuhan alokasi rumah ibadah," kata Suharini dalam keterangannya, Selasa, 17 September.

Suharini menguraikan, selain bantuan untuk operasional rumah ibadah, pengurus tempat ibadah juga mendapatkan insentif. Seperti insentif untuk marbot, imam masjid, guru ngaji, pengurus gereja, termasuk pendeta, koster dan guru Sekolah Minggu.

"Penerima BOTI tahun 2023 untuk masjid sebanyak 3.300 dan musala sebesar 3.000. Untuk tahun 2024 ada peningkatan, terdiri dari 3.350 masjid dan 3.350 musala. Sementara jumlah penerima BOTI gereja tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 1.379 gereja" ungkap Suharini.

Hanya saja, Suharini tak menjelaskan adanya pemangkasan nominal penyaluran BOTI tiap tempat ibadah saat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjabat.

Sebelumnya, Suswono mengaku menerima keluhan dari kalangan dewan masjid bahwa saat ini penyaluran dana BOTI dipangkas oleh Pemprov DKI. Suswono akan mencari tahu penyebabnya.

"Kta mendengar aspirasi dari mereka. Di antaranya kan soal BOTI ya, bantuan operasional tempat ibadah. Yang konon katanya sekarang dipangkas ya. Oleh Plt (Heru Budi). Mungkin nanti kita akan perlu tahu penyebabnya apa sehingga dipangkas," ungkap Suswono, beberapa waktu lalu.

Jika memenangkan Pilkada 2024, Suswono berjanji akan mengembalikan pemberian BOTI dengan anggaran yang setara saat awal penyaluran, yakni di masa kepemimpinan Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI.

Di mana, setiap masjid, gereja, wihara, pura, kuil, dan mandil mendapatkan Rp2 juta per bulan, sementara musala menerima dana operasional Rp1 juta per bulan.

"Artinya kalau secara pendanaan memungkinkan, ya kenapa tidak? Setidak-tidaknya maka kami ridho ini akan mengembalikan BOTI itu minimal sama. Syukur-syukur kalau bisa menambah kan kenapa tidak ditambah? Yang jelas fungsi tempat ibadah nanti kita bisa akan kembangkan," urai Suswono.

Selain Suswono, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas juga pernah mendapat keluhan yang sama dari sejumlah pengurus masjid. Di mana, penyaluran dana BOTI rutin disalurkan Pemprov DKI mengalami pemotongan nominal.

"Mohon maaf, Jakarta setelah ditinggal Pak Anies 2 tahun, ini sering dikomplain. Dulu, pengurus masjid dan musala, rumah ibadah itu dapat pagu Rp1,5 juta per bulan, tapi hari ini turun karena dipotong 50 persen," urai Hasbi.