Bagikan:

JAKARTA - Enam pegawai kedutaan Inggris di Moskow telah dicabut akreditasinya karena terlibat dalam kegiatan intelijen dan subversif yang tidak sesuai dengan status diplomatik mereka, kata kantor pers Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB).

"Dinas Keamanan Federal Rusia telah menerima materi dokumenter yang mengonfirmasi koordinasi London atas eskalasi situasi militer-politik internasional," kata kantor pers tersebut, melansir TASS 13 September.

"Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa di Inggris, unit utama yang mengoordinasikan kegiatan subversif ke arah Rusia (dan di negara-negara bekas Uni Soviet) adalah Direktorat untuk Eropa Timur dan Asia Tengah dari Kantor Luar Negeri Inggris, yang setelah dimulainya operasi militer khusus di Ukraina diubah menjadi dinas khusus yang tugas utamanya adalah untuk menimbulkan kekalahan strategis di negara kita," ungkap kantor pers tersebut.

"Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh FSB, serta sebagai tanggapan atas berbagai langkah tidak bersahabat dari London, Kementerian Luar Negeri Rusia, bekerja sama dengan lembaga terkait, menghentikan akreditasi enam pegawai departemen politik Kedutaan Besar Inggris di Moskow. FSB mendeteksi tanda-tanda intelijen dan aktivitas subversif dalam pekerjaan mereka," kata FSB.

"Fakta-fakta yang terungkap memberikan dasar untuk mempertimbangkan aktivitas diplomat Inggris yang dikirim ke Moskow oleh Direktorat tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan Rusia," tambah kantor pers tersebut.

Terpisah, Inggris mengatakan pengusiran itu terjadi bulan lalu, dan menggambarkan tuduhan itu sebagai "sama sekali tidak berdasar," dikutip dari CNN.

Para diplomat meninggalkan Rusia beberapa minggu yang lalu, dan pemerintah Inggris sedang dalam proses menggantinya.

"Tuduhan yang dibuat hari ini oleh FSB terhadap staf kami sama sekali tidak berdasar," kata Kementerian Luar Negeri Inggris pada Hari Jumat.

"Kami tidak meminta maaf karena melindungi kepentingan nasional kami," tambahnya.

Dikutip dari Reuters, Rusia mengumumkan pengusiran tersebut beberapa jam sebelum pembicaraan di Washington antara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Joe Biden, sebuah langkah penting untuk memenangkan lampu hijau bagi Kyiv untuk menggunakan rudal jarak jauh terhadap target-target di Rusia.