JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendapatkan sejumlah mandat mengenai urusan air, usai ditunjuk sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB Antonio Guterres.
Sekjen Guterres dalam pengumuman di situs PBB mengumumkan, utusan tersebut bertujuan untuk menggalang kemitraan dan upaya bersama dalam memajukan agenda air, termasuk menindaklanjuti hasil Konferensi Air Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2023.
"Merupakan kehormatan bagi saya dan Indonesia ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai Utusan Khusus untuk isu air," kata Menlu Retno dalam keterangan persnya di channel YouTube Kementerian Luar Negeri RI, Jumat 13 September malam.
"Penunjukan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk isu air ini baru pertama kali dilakukan dan untuk pertama kalinya juga, orang indonesia mendapat kepercayan menjadi Utusan Khusus Sekjen PBB," terangnya.
Dijelaskan olehnya, ia akan mulai bekerja sebagai utusan khusus pada 1 November 2024, setelah tanggung jawabnya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia selesai.
Dikatakannya, penunjukkan tersebut sudah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo, serta didukung penuh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
"Beberapa mandapat yang diberikan kepada saya antara lain, memperkuat kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air, termasuk tindak lanjut hasil Water Conference PBB tahun 2023. Meningkatkan kerja sama internasional dan meningkatkan sinergi antara berbagai prpses internasional dalam mendukung pencapaian semua tujuan dan target terkait air seperti SDG 6 dari agenda pembangunan berkelanjutan 2030," ungkapnya.
"Menjadikan masalah air menjadi agenda politik utama di dalam dan di luar PBB. Memobilisasi aksi dan sumber pendanaan guna menangani krisis air dunia. Mendorong pemenuhan target-target terkait air dapat dilakukan demi tercapainya perdamaian, pembangunan dan HAM," tambahnya.
Menlu Retno mengatakan, komitmen negara dunia sangat critical, mengingat pentingnya isu air bagi seluruh aspek kehidupan manusia dan bahkan bagi perdamaian dunia
Menurutnya, kerja sama internasional diperlukan. Pendekatan no one left behind penting dikedepankan.
Menlu Retno mengatakan, air bukan saja masalah teknis, namun jugamasalah politik.
"Kegagalan menangani masalah air dan sanitasi tidak saja akan melemahkan tiga aspek pembangunan berkelanjutan, yakni masyarakat, ekonomi dan lingkungan hidup. Namun juga akan berpengaruh terhadap hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan," katanya.
Ia menambahkan, 2,1 miliar orang tidak memiliki akses ke layanan air minum yang dikelola secara aman. 4,5 miliar orang tidak memiliki akses layanan sanitasi yang dikelola dengan aman.
BACA JUGA:
"Kelangkaan air mempengaruhi 4 dari setiap 10 orang. 90 persen dari semua bencana alam terkait dengan isu air. Dan 80 persen air limbah mengalir kembali ke ekosistem tanpa diolah atau digunakan kembali," jelasnya.
Menlu Retno mengatakan akan menggunakan pengalamannya sebagai diplomat selama hampir 40 tahun serta pengalaman sebagai menteri luar negeri selama 10 tahun, semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB.
"Semoga saya dapat menjalankan tugas internasional ini dengan baik. Mohon doa restunya," tutup Menlu Retno.