JAKARTA - Melengkapi dokumen LHKPN merupakan syarat wajib pendaftaran bakal calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka layanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 7-8 September, untuk memfasilitasinya.
"KPK membuka layanan penerimaan dokumen LHKPN dan verifikasi administrasi pada tanggal 7 dan 8 September 2024 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 7 September.
KPK menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPK juga mengingatkan para bakal calon untuk segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan sehubungan dengan batas akhir masa perbaikan dokumen pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 8 September 2024.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Dua Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Penuhi Syarat Pilkada 2024
07 September 2024, 11:25 -
| BERITA
Hati-hati! GDPS Sebut Ada Penipuan Perekrutan Pegawai Gunakan Nama Garuda Indonesia
07 September 2024, 11:05 -
| BERITA
BPBD Kumpulkan Data Cepat Dampak Gempa Dangkal Gianyar Magnitudo 4,9
07 September 2024, 10:45
KPK mengimbau kepada para bakal calon yang belum mendapatkan tanda terima LHKPN agar segera melengkapi dokumen pendukung, seperti surat kuasa yang harus dilengkapi dengan meterai elektronik, dan mengirimkan dokumen tersebut melalui email ke [email protected].
Bagi para bakal calon yang mengalami kendala dalam penggunaan meterai elektronik, dapat menggunakan meterai tempel dan menyerahkan dokumen secara langsung ke Gedung KPK.
Dengan mengingat waktu yang semakin mendekati batas akhir, KPK mengimbau seluruh Bakal Calon Kepala Daerah untuk segera melengkapi dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan guna memastikan kelancaran proses pendaftaran di KPU.
Tag Terpopuler
#donald trump #ridwan kamil #kadin #pramono anung #pilkada 2024Populer
