Bagikan:

JAKARTA - CEO Mark Zuckerberg mengatakan para pejabat senior di pemerintahan Joe Biden telah menekan perusahaan media sosialnya untuk menyensor konten COVID-19 selama pandemi.

Dalam surat tertanggal 26 Agustus, Zuckerberg mengatakan kepada komite kehakiman parlemen AS, dirinya menyesal tidak angkat bicara mengenai tekanan ini sebelumnya, serta beberapa keputusan yang diambil oleh pemilik Facebook, Instagram, dan WhatsApp terkait penghapusan konten tertentu.

“Pada tahun 2021, pejabat senior dari Pemerintahan Biden, termasuk Gedung Putih, berulang kali menekan tim kami selama berbulan-bulan untuk menyensor konten COVID-19 tertentu, termasuk humor dan sindiran, dan mengungkapkan rasa frustrasi yang besar terhadap tim kami ketika kami tidak setuju," tulis Zuckerberg dalam suratnya dilansir Reuters, Selasa, 27 Agustus.

“Saya yakin tekanan pemerintah salah, dan saya menyesal kami tidak terlalu blak-blakan mengenai hal ini,” tulisnya. "Saya juga berpikir kami telah membuat beberapa pilihan yang, dengan melihat ke belakang dan informasi baru, tidak akan kami ambil saat ini,” imbuh dia.

Surat itu ditujukan kepada Jim Jordan, ketua komite dan seorang Republikan. Dalam postingan Facebook-nya, komite menyebut surat itu sebagai kemenangan besar bagi kebebasan berpendapat dan mengatakan Zuckerberg telah mengakui Facebook menyensor orang Amerika.

Dalam surat itu, Zuckerberg juga mengatakan dirina tidak akan memberikan kontribusi apa pun untuk mendukung infrastruktur pemilu pada pemilu presiden tahun ini agar tidak berperan dalam pemilu Amerika Serikat pada November 2024.

Selama pandemi, miliarder tersebut menyumbangkan 400 juta dollar AS melalui Inisiatif Chan Zuckerberg, usaha filantropi bersama istrinya, untuk mendukung infrastruktur pemilu, sebuah langkah yang menuai kritik dan tuntutan hukum dari beberapa kelompok yang mengatakan langkah itu partisan.