JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai layak jika rakyat marah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) gara-gara revisi Undang-Undang (UU) Pilkada.
Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha menanggapi dikebutnya pembahasan RUU Pilkada. Apalagi dalam prosesnya DPR RI diduga bermaksud menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Publik layak marah terhadap Jokowi sebagai aktor utama revisi UU Pilkada di DPR,” kata Egi kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 22 Agustus.
Egi juga bilang publik layak marah karena revisi perundangan ini dinilai menguntungkan dinasti Jokowi. Sehingga, bisa dibilang korupsi kebijakan sudah terjadi.
“Menguntungkan individu atau kelompok tertentu adalah bentuk korupsi kebijakan. Pembahasan di DPR harus segera dihentikan,” tegasnya.
“Publik tidak bisa dibodoh-bodohi, sudah jelas bahwa revisi bertujuan untuk menguntungkan dinasti Jokowi dan kroninya,” sambung pegiat antikorupsi ini.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati RUU Pilkada dalam rapat hari ini. RUU itu disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR dan hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Helena Lim Beli Tanah di PIK Hingga Tas Mewah Pakai Duit Korupsi Timah
21 Agustus 2024, 14:45 -
| BERITA
Bantu Harvey Moies Tampung Uang Pengamanan Timah, Helena Lim Kecipratan Rp900 Juta
21 Agustus 2024, 14:10 -
| BERITA
Hingga Sore Ini Airlangga Hartarto Tak Hadiri Munas-Rapimnas Golkar di JCC
20 Agustus 2024, 16:58 -
| BERITA
Komisi II DPR Bakal Pelajari Putusan MK yang Ubah Ambang Batas Syarat Pencalonan Pilkada
20 Agustus 2024, 16:27
Dalam rapat itu, Baleg DPR RI beberapa kali mengabaikan interupsi dari PDIP. Ujung pembahasan ini putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah hingga ambang batas partai untuk mencalonkan kandidat tidak diikuti.
Tag Terpopuler
#donald trump #ridwan kamil #libur panjang #pramono anung #arsjad rasjid #pilkada 2024Populer
