Rapat Baleg DPR soal Revisi UU Pilkada, F-PDIP Sebut Draf Dokumen yang Dicetak dan di Layar Berbeda

JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) T.B. Hasanuddin mengatakan rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR yang membahas revisi UU (RUU) Pilkada berlangsung sangat singkat.

Menurutnya, ada kejanggalan dalam rapat tersebut. Dia menjelaskan, draf RUU Pilkada yang ditayangkan di layar berbeda dengan draf dokumen yang dicetak dan dibagikan kepada anggota DPR peserta rapat.

"Saya ulangi lagi, tadi yang ditayangkan itu tidak sesuai dengan keputusan MK. Begitu dicetak, beda," kata Hasanuddin kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 21 Agustus.

Setelah itu, kata dia, F-PDIP akan menggelar rapat guna membahas hasil rapat Baleg DPR tersebut karena rapat itu tidak memberikan banyak kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangannya.

"Kami akan meneruskan perjuangan untuk tetap kita mendorong agar demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan," kata dia.

Sebelumnya, Baleg DPR RI menyepakati daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Pilkada terkait batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang dihitung sejak pelantikan.

"Setuju ya merujuk pada putusan Mahkamah Agung, ya? Lanjut?" tanya Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek saat memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.

Rumusan DIM nomor 72 yang disetujui Panja RUU Pilkada itu berbunyi: "d. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih."

Pembahasan DIM tersebut diwarnai dengan perdebatan fraksi atas putusan mana yang menjadi rujukan aturan, apakah putusan MA ataukah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mematok batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon.