Soal Angka Fantastis RAPBN 2025, DPR: Untuk Kesejahteraan Rakyat, Jangan Jadi Simbol Kebanggaan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2025 beserta Nota Keuangannya ke DPR RI. DPR pun meminta Pemerintah memprioritaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun untuk program-program pro-rakyat.

"Angka besar dalam APBN tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar membawa perubahan fantastis dalam kehidupan rakyat Indonesia," ujar Anggota Komisi XI, Charles Meikyansah, Selasa 20 Agustus.

Charles memahami, pada dasarnya setiap tahun angka RAPBN selalu mengalami peningkatan.

“Tapi angka fantastis APBN tahun 2025 harus dapat digunakan secara tepat, transparan dan dengan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaannya. Prioritaskan untuk program-program pro-rakyat,” ucapnya.

"APBN 2025 harus menjadi instrumen yang benar-benar membawa perubahan fantastis bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN harus menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian, dan mewujudkan keadilan sosial," lanjut Charles.

Anggota Badan Anggaran ini juga mengingatkan agar APBN 2025 harus diarahkan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Charles merinci seperti untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial yang diharapkan dijadikan alokasi utama anggaran tahun depan.

“Pembangunan dalam hal infrastruktur penting, tapi jangan sampai mengabaikan kebutuhan di sektor rill rakyat. Utamanya bagi masyarakat dari keluarga rentan,” tuturnya.

Dalam RAPB yang disampaikan Presiden Jokowi, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 722,6 triliun untuk pendidikan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara, anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun dan anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun Rupiah.

"Dengan anggaran yang begitu besar, Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor ini benar-benar dikelola secara efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung," ungkap Charles.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan APBN adalah pengawasan. Charles pun meminta agar Pemerintah melakukan pengawasan ekstra untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan digunakan dengan tepat dan transparan guna mencegah pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.

"Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan agar setiap program yang dibiayai oleh APBN dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, baik oleh kementerian/lembaga, maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi demi menjaga kepercayaan masyarakat," paparnya.

"Masyarakat berhak mengetahui dan memantau bagaimana anggaran digunakan, sehingga mereka dapat memastikan bahwa dana yang berasal dari pajak mereka digunakan untuk kepentingan bersama," sambung Charles.

Sejumlah pihak menyoroti Presiden Jokowi yang tidak menyinggung soal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pidatonya ketika menyampaikan keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya ke DPR akhir pekan lalu. Charles berharap Pemerintah dapat memberi kejelasan kepada publik karena isu ini cukup menjadi perhatian masyarakat.

“Gaji dan insentif bagi PNS cukup sensitif, apalagi di tengah tingginya inflasi yang membuat harga segala kebutuhan naik. Pemerintah perlu memberi penjelasan lebih detil terkait hal ini. Apakah rencana kenaikan gaji PNS akan diatur oleh Pemerintah selanjutnya?” ujar Legislator dari dapil Jawa Timur IV itu.

Lebih lanjut, Charles menekankan pentingnya Pemerintah untuk memperhatikan utang negara yang saat ini sudah tembus mencapai Rp 8.500 Triliun. Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat menurun menjadi 38,68 persen, Charles meminta Pemerintah untuk mengkaji dengan bijak dalam hal pengelolaan utang serta keuangan negara.

Charles menyebut, Pemerintah perlu mewaspadai nilai tukar Rupiah terhadap Dolar yang diperkirakan akan berada di kisaran Rp16.100 per Dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun di angka 7,1 persen. Termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diperkirakan berada pada 82 Dolar AS per barel, lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

"Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola anggaran agar tidak membebani generasi mendatang. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap

arah dan prioritas pembangunan," terang Charles.

Di sisi lain, Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan negara mengingatkan agar Pemerintah memastikan utang yang diajukan Pemerintah harus diperuntukkan bagi program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Meski utang negara tersebut masih dalam batas aman menurut undang-undang, kata Charles, pengelolaannya harus diprioritaskan bagi kebutuhan rakyat.

"Pemerintah perlu waspada dalam pengelolaan RAPBN. Harus dilakukan dengan bijak untuk memastikan utang Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," jelasnya.

“Dan tentunya pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi rakyat,” kata Charles.