DPR Ingatkan RAPBN 2025 Harus Jadi Rambu Pemerintah Dalam Susun Kebijakan

JAKARTA - DPR RI meminta Pemerintah memastikan agar dalam menyusun kebijakan tahun 2025 memprioritaskan program pro rakyat menyusul besarnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mencapai Rp3.613,1 triliun. Wanti-wanti dari DPR ini harus menjadi rambu-rambu bagi Pemerintah.

“Karena DPR adalah representatif dari rakyat, sudah sewajarnya pesan dari DPR dijadikan rambu-rambu oleh Pemerintah saat menyusun kebijakan,” kata Pakar Ekonomi, Piter Abdullah Redjalam dalam keterangan, Rabu 21 Agustus.

Saat menerima keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2025 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar pemerintahan baru presiden terpilih, Prabowo Subianto, diberi ruang dalam penyusunan APBN 2025. Hal ini mengingat mayoritas penggunaan APBN 2025 nanti adalah pemerintahan Prabowo yang akan dilantik pada Oktober mendatang.

Menurut Piter, pesan dari Puan untuk memastikan tidak ada gejolak politik yang akan menghambat pembangunan ekonomi rakyat ke depan.

“Karena seperti yang disampaikan Puan Maharani, dana APBN berasal dari uang rakyat dan oleh karena itu harus dimanfaatkan sepenuhnya demi kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) itu.

Kepada Pemerintah, Puan juga berpesan agar anggaran negara diprioritaskan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sarana prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi rakyat.

“Di tengah berbagai dinamika yang mempengaruhi perekonomian global, pesan Puan menjadi relevan mengingat tantangan ekonomi yang saat ini tidak mudah yang pastinya berdampak terhadap kehidupan masyarakat,” ungkap Piter.

Dosen di Perbanas Institute itu juga mengatakan pesan dari DPR agar Pemerintah berhati-hati dalam membelanjakan uang negara tidak boleh dianggap remeh. Piter menyebut, Pemerintah perlu mendengar masukan dari DPR sebagai mitra kerja yang menyusun program kerja bersama untuk kepentingan rakyat.

“Kita lihat tantangan ekonomi dari nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang diprediksi makin naik sampai suku bunga yang relatif tinggi ke depan, maka kebijakan negara harus disusun dengan cermat dan tepat,” sebutnya.

Dalam RAPBN yang disampaikan Presiden Jokowi, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp722,6 triliun untuk pendidikan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara, anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun dan anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun Rupiah.

Dengan anggaran yang cukup besar itu, Piter mengatakan DPR sudah selayaknya memberikan perhatian lebih terhadap belanja negara. Apalagi APBN ini akan digunakan oleh dua pemerintahan yang berbeda.

“Kedewasaan berpolitik yang ditujukan oleh DPR RI di bawah kepemimpinan Puan Maharani dengan terus memberi dukungan terhadap pemerintahan saat ini yang dan pemerintahan yang akan datang akan berdampak positif terhadap perekonomian,” tutur Piter.

“Pesan dari Puan juga dapat memastikan agar program-program strategis dari Presiden Terpilih Prabowo, termasuk di antaranya program makan bergizi gratis dapat dijalankan sepenuhnya tanpa hambatan, sehingga dampaknya terhadap perekonomian akan bisa maksimal,” lanjutnya.

Sebelumnya saat menerima keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar penyusunan anggaran pada RAPBN 2025 harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu Belanja Negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan memperoleh pemberdayaan ekonomi,” ungkap Puan di hadapan Jokowi dan Prabowo Subianto, Jumat 16 Juli.

“Kemudian dalam membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Ditambahkan Puan, Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending.

“Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Menurut Puan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Khususnya masalah-masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya.

“Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan,” jelas Puan.

Wanti-wanti juga disampaikan Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan negara. Dalam penyusunan RAPBN 2025, Pemerintah diminta untuk memperhatikan betul agar semua program efektif dan tepat sasaran.

"Angka besar dalam APBN tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar membawa perubahan fantastis dalam kehidupan rakyat Indonesia," ujar Anggota Komisi XI, Charles Meikyansah, Selasa 20 Agustus.

“Angka fantastis APBN tahun 2025 harus dapat digunakan secara tepat, transparan dan dengan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaannya. Prioritaskan untuk program-program pro-rakyat,” tambahnya.

Charles mengingatkan agar APBN 2025 dijadikan sebagai instrumen yang benar-benar membawa perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN disebutnya harus menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian, dan mewujudkan keadilan sosial.

Anggota Badan Anggaran ini juga mengingatkan agar APBN 2025 harus diarahkan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Charles merinci seperti untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial yang diharapkan dijadikan alokasi utama anggaran tahun depan.

“Pembangunan dalam hal infrastruktur penting, tapi jangan sampai mengabaikan kebutuhan di sektor rill rakyat. Utamanya bagi masyarakat dari keluarga rentan,” urai Anggota Banggar DPR RI itu.

"Dengan anggaran yang begitu besar, Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor ini benar-benar dikelola secara efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung," sambung Charles.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan APBN adalah pengawasan. Charles pun meminta agar Pemerintah melakukan pengawasan ekstra untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan digunakan dengan tepat dan transparan guna mencegah pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.

Legislator dari dapil Jawa Timur IV itu juga menekankan pentingnya Pemerintah untuk memperhatikan utang negara yang saat ini sudah tembus mencapai Rp 8.500 Triliun. Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat menurun menjadi 38,68 persen, Charles meminta Pemerintah untuk mengkaji dengan bijak dalam hal pengelolaan utang serta keuangan negara.

"Pemerintah perlu waspada dalam pengelolaan RAPBN. Harus dilakukan dengan bijak untuk memastikan utang Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," terangnya.

“Dan tentunya pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi rakyat,” tandasnya.