JAKARTA - Pemerintah RI berkomitmen dalam mengembangkan riset dan inovasi dalam negeri. Komitmen pemerintah ini diungkap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Tahun ini konsumsi kami dalam penggunaan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) jauh lebih besar, karena skemanya sudah mulai berjalan," ungkap Kepala BRIN Laksana Tri Handoko melansir ANTARA, dalam Peringatan Hakteknas ke-29 di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno, Cibinong, Bogor, Sabtu, 10 Agustus.
Ia menjelaskan, kalau sebelumnya yang dipakai hanya sekitar Rp100 miliar per tahun, tapi tahun ini sudah hampir Rp500 miliar hanya untuk riset dan belum termasuk pengadaan peralatan.
Handoko menyatakan dana riset tersebut juga diperkuat dengan komitmen pemerintah dalam penyediaan alat riset, yang bersumber baik dari anggaran negara, maupun melalui skema kerja sama dengan pihak swasta.
Komitmen tersebut, jelas dia, bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) riset yang berkualitas, tidak hanya bagi pemerintah lewat Kementerian dan Lembaga (K/L), namun juga seluruh pemangku kepentingan, baik akademisi, industri, dan lain sebagainya.
"Dengan itu kami harap industri lebih percaya diri, seperti industri farmasi yang mulai mengembangkan manufaktur berbasis formula," ujarnya.
BACA JUGA:
Di samping itu, Handoko juga menyebut berbagai fasilitas riset BRIN yang tersedia juga bisa dimanfaatkan oleh para akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dalam melakukan sebuah riset.
Hal tersebut, sambungnya, merupakan upaya pemerintah dalam menjembatani minat akademisi dalam melakukan riset, namun selama ini terkendala dengan fasilitas laboratorium kampus yang belum memadai.
"Bahkan, dalam beberapa kasus seperti riset produksi pangan itu produksinya di sini (laboratorium BRIN)," lanjutnya.
Melalui sejumlah upaya tersebut, Handoko berharap bahwa riset dan inovasi bisa menjadi faktor yang fundamental dalam pembangunan bangsa di masa depan.