Bagikan:

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan menindak tegas petugas yang menyebut stok blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sedang kosong.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi usai Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024 di Jakarta, Rabu, 7 Agustus.

"Kami sanksi oknum tertentu itu," kata Teguh dilansir ANTARA,

Dirjen Dukcapil akan mencari siapa sosok yang memberikan pernyataan terkait dengan tidak tersedianya blangko KTP-el.

"Apakah memang oknum di dinas dukcapil atau ada oknum di luar? Yang bersangkutan kemudian mencoba membuat air keruh sehingga ada kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pas begitu," ujarnya.

Selain itu, Kemendagri berkomitmen untuk menghilangkan petugas tertentu yang menawarkan jasa pembuatan KTP-el. Hal ini tentu akan menjadi ladang pungutan liar yang merugikan masyarakat.

Sampai saat ini ketersediaan stok blangko KTP-el, menurut dia, mencapai enam juta. Dukcapil juga sudah tidak mengalami kelangkaan blangko KTP-el sejak Juli 2023.

"Saya sampaikan kepada teman-teman media semua, tidak ada kelangkaan KTP-el karena ada beberapa banyak kasus seperti itu," pungkas dia.

Sebagai informasi, banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak tersedianya stok blangko e-KTP di aplikasi X.