Demi Tingkatkan Cakupan Air Bersih, Pemprov DKI Bakal Pasang Pipa 7 Ribu Km

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Pemprov DKI akan melakukan pemasangan pipa pada galian bawah tanah dengan total panjang 7 ribu kilometer.

Heru menyebut pemasangan pipa, baik revitalisasi pipa lama maupun penambahan jaringan baru ini dilakukan demi meningkatkan cakupan air bersih di Jakarta.

"7.000 kilometer se-Jakarta, itu kan sampai ke perumahan, jaringan, sampai ke Kampung Muara sampai ke Cilincing, sampai Kapuk, ada yang pipa primer, pipa sekunder," kata Heru di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat, 2 Agustus.

Heru menyebut, pemasangan pipa dilakukan secara bertahap. Prioritas penyambungan pipa air bersih ini ditujukan pada daerah krisis air bersih atau pada wilayah yang tak dimungkinkan lagi untuk penggunaan air tanah.

"Misalnya bertahap, kondisi yang sangat diperlukan adalah aliran dari Jakarta Timur, lintasnya ke barat ya, timur-selatan-barat. Ini dari timur karena kan salah satu bahan bakunya timur (seperti) timur-utara-barat, timur-selatan-barat," urai Heru.

Heru sebelumnya juga menjelaskan alasan pemerintah perlu segera melaksanakan pekerjaan galian terhadap jaringan pipa. Dikhawatirkan, permukaan tanah Jakarta akan semakin menurun akibat penggunaan air tanah terus-menerus.

Menurut Heru, krisis air bersih juga akan meluas jika masyarakat tidak mendapatkan akses layanan air bersih perpipaan. Mengingat, cakupan layanan air bersih BUMD PAM Jaya saat ini masih masih 65,85 persen.

Ditambah lagi, tingkat kehilangan air dalam jaringan air bersih perpipaan atau nonrevenue water (NRW) di DKI Jakarta saat ini masih tinggi, yakni pada angka 45 persen.

Sehingga, penggantian pipa baru dari pipa eksisting yang usianya sudah tua juga penting dilakukan agar tak lagi terjadi kebocoran air yang mengalir ke tempat tinggal masyarakat, selain penambahan jaringan baru.

"Kami harus berbenah. Jika, tidak maka (tahun) 2036 DKI akan rawan terhadap air bersih," ungkap Heru.

Maka dari itu, keputusan ini adalah keputusan tidak populis karena ada beberapa titik lokasi yang macet termasuk mungkin rekan-rekan dari kedutaan besar ada beberapa yang mengalami kemacetan," lanjutnya.