Anggota DPRD DKI Ini Bantah Tudingan Operator Mikrotrans Miliknya Jadi Anak Emas Transjakarta 

JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar membantah tudingan operator angkutan yang tergabung dalam sistem JakLingko miliknya, yakni Koperasi Wahana Kalpika (KWK) menjadi anak emas Transjakarta.

Taufik menegaskan tak ada kongkalikong antara KWK dengan Transjakarta. Ia mengaku operator angkutan miliknya itu mendapat kuota pengadaan Mikrotrans sesuai kriteria dan aturan.

"Kita melalui proses yang alurnya sama. Nah itulah jadi merasa kecemburuan, tapi enggak dilihat hasilnya secara professional, secara presentase," ungkap Taufik kepada wartawan, Rabu, 31 Juli.

Taufik mengklaim, saat ini KWK memiliki armada angkutan kota (angkot) terbanyak di Jakarta, yakni 6.238 unit. Namun, baru 2.810 unit armada yang bergabung dengan JakLingko dan baru 51 persennya yang sudah mendapat kuota pengadaan Mikrotrans.

Sementara, Taufik menyebut operator angkutan lain hanya memiliki armada paling banyak sekitar 1.800 unit. Bahkan, ada pula operator yang hanya memiliki di bawah 500 unit angkutan.

Sehingga, menurut Taufik, bila dilihat secara jumlah, kuota pengadaan Mikrotrans yang diberikan Transjakarta untuk operator miliknya masih wajar.

"Kita ikuti kok prosesnya, alurnya, apalagi kita di sini (Anggota DPRD DKI). Malah justru kita memperjuangkan mereka (operator Mikrotrans). Kalau ada apa-apa, pasti kita bantu di sini. Bukan monopoli, enggak ada," tegas dia.

Pada Selasa, 30 Juli, ratusan sopir Mikrotrans yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka juga membawa armada-armada yang diparkir di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan. Kemacetan pun tak terhindarkan.

Para sopir Mikrotrans berdemo dengan sejumlah tuntutan. Salah satunya mengeluhkan pembagian kuota pengadaan Mikrotrans sebagai pengganti armada reguler seperti Metromini dan angkot untuk para operator yang sudah bermitra.

Mereka menilai adanya diskriminasi dari Transjakarta dalam kebijakan JakLingko. Dari 11 operator mitra, terdapat 1 operator yang seolah dianakemaskan oleh Transjakarta karena mendapat kuota penyerapan armada paling banyak untuk dioperasikan dibanding yang lainnya.

Kemudian, sopir Mikrotrans ini juga merasa pembayaran rupiah per kilometer armada yang ditentukan Transjakarta tidak sepadan. Karenanya, mereka tak mendapatkan gaji setara UMP.

Salah satu perwakilan FKLB, Rahmadoni mengungkap satu operator yang dianggap mendapat kuota pengadaan Mikrotrans lebih banyak adalah Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Pemiliknya adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar.

"Kebetulan yang bersangkutan wakil ketua komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK. Jadi, itu sangat jelas konflik kepentingannya," kata Rahmadoni dalam pesan singkat.